Waduh! DPRA Diam-diam Laporkan Pemerintah Aceh ke KPK, Ada Apa?



DPRA secara kelembagaan, diam-diam ternyata telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.

Surat ditandatangani oleh Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin dan dikirimkan pada tanggal 28 Agustus 2020 lalu. Surat bersifat penting itu juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, menyampaikan hal itu kepada Serambinews.com, Jumat (11/9/2020).

“Kita sudah surati KPK pada 28 Agustus kemarin,” kata Dahlan sambil memperlihatkan surat dimaksud.

Dahlan mengungkapkan, surat DPRA itu bertujuan meminta konsultasi dan kesediaan waktu untuk bertemu dengan Ketua Dewan Pengawas KPK.

“Ada hal penting yang ingin kami konsultasikan dengan KPK,” imbuhnya lagi.

• Gerak Aceh Serahkan Alat Bukti ke KPK, Terkait Proyek Multiyears

• Pemerintah Aceh Lelang Proyek Multiyears

• Kemendagri: Tidak Ada Alasan Pembatalan Proyek Multiyears APBA 2020 kecuali Ada Putusan MA

Hal penting dimaksud adalah terkait tentang permasalahan proyek multiyears (tahun jamak) tahun anggaran 2020-2022.

Dimana proyek tersebut tetap ditenderkan oleh Pemerintah Aceh, meskipun DPRA telah membatalkan MoU yang disepakati Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA periode sebelumnya.



Penulis: Yocerizal
Sumber: Serambi Indonesia
Reactions

Post a Comment

0 Comments