Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Audiensi dengan DPRK, DPW PA Aceh Timur Minta Pemkab Cairkan Dana Bantuan Parpol Rp 319 Juta

SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI

Aceh Timur - Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk Muhammad Daud memfasilitasi pertemuan Plt Ketua DPW Partai Aceh (PA) Aceh Timur dengan Pemkab Aceh Timur terkait belum cairnya bantuan keuangan untuk Partai Aceh.

Audensi itu diikuti oleh Plt Ketua DPW PA Aceh Timur, Zulkifli Aiyub alias Kupiah Seuke, Plt Sekretaris PA, Husni Husin, dan sejumlah pengurus Partai Aceh lainnya, serta para Panglima Sagoe.

Sementara dari Pemkab Aceh Timur diwakili Kepala Kesbangpol, Amiruddin bersama Kabid Mahfudhi, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Zulfikar, Kasubag Bantuan Hukum Mirza, Kepala Inspektorat, Sekwan, Ketua Komisi A, Fattah Fikri, dan sejumlah anggota DPRK Aceh Timur.

Plt Ketua DPW PA Aceh Timur, Zulkifli Aiyub alias Kupiah Seuke mengatakan, tujuan audensi dengan Pemkab Aceh Timur tersebut untuk mengetahui dasar hukum kenapa hingga saat ini pemkab belum mencairkan bantuan keuangan untuk Partai Aceh DPW Aceh Timur.

Padahal, jelasnya, Kesbangpol Aceh Timur sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa Partai Aceh DPW Aceh Timur telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan parpol dari Pemkab Aceh Timur sebesar Rp 319 juta untuk tahun 2020.

Terkait jawaban Bupati Aceh Timur dalam surat yang ditujukan kepada Zulfadli Aiyub (Plt Ketua DPW PA) yang menyatakan bahwa pencairan dana Partai Aceh belum dapat dicairkan karena Syahrul bin Syamaun, mantan Ketua PA Aceh Timur yang juga Wabup Aceh Timur saat ini telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehingga pencairan dana tersebut baru dapat diproses apabila telah ada putusan tingkat kasasi yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Zulfadli Aiyub, jawaban bupati tersebut tidak ada relevansinya. Karena berdasarkan Permendagri No 36 Tahun 2018 Pasal 17 menyebutkan, parpol yang terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pengajuan bantuan keuangan dapat dilakukan oleh; huruf (b) dilakukan oleh kepengurusan parpol tingkat provinsi, kabupaten/kota yang disahkan oleh DPP parpol yang sah dan terdaftar di Kemenkumham untuk bantuan keuangan dari APBD.

Selain itu, dalam Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan mengatur bahwa perselisihan parpol sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan putusan Mahkamah Parpol bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Sedangkan PN Banda Aceh dalam putusan akhir persidangan gugatan, Rabu (12/11/2020) lalu, menolak gugatan Syahrul bin Syamaun yang sebelumnya melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Ketum DPA PA, H Muzakir Manaf, Sekjen PA, H Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), dan Plt Ketua DPW PA Aceh Timur.

Dasar pertimbangan majelis hakim adalah, gugatan Syahrul masih menjadi ranahnya internal parpol seperti Majelis Tuha Peut DPA Partai Aceh.

“Artinya bahwa perselisihan kepengurusan parpol berdasarkan Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Parpol atau dengan arti lain bahwa putusan PN Banda Aceh adalah putusan tingkat pertama dan akhir,” paparnya.

Karena itu, kami mohon kepada Pemkab Aceh Timur untuk segera mencairkan bantuan keuangan untuk Partai Aceh karena persyaratan sudah lengkap dan tidak ada bertentangan dengan hukum,” pinta Zulkifli Aiyub.

Menurut dia, DPW Partai Aceh sangat membutuhkan dana tersebut untuk pengkaderan dan pendidikan politik. Apalagi tahun 2019, masih ada sisa dana bantuan parpol sebesar Rp 106 juta lagi yang juga belum dibayarkan oleh Pemkab Aceh Timur. | Seni Hendri


Sumber Artikel [Serambinews.com]

Posting Komentar

0 Komentar