Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Mualem: Kita jangan Diam, Panwaslih Siap Kapan Saja Pilkada

MUZAKIR MANAF, Ketua DPA PA


Infoacehtimur.com / Banda Aceh - Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menilai Pemerintah Aceh selama ini terlihat pasif atau tidak proaktif dalam memperjuangkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh bisa digelar tahun 2022.

"Sepatutnya pemerintah harus bertanggung jawab juga dalam melaksanakan Pilkada tahun 2022. Jangan ikut diam. Harus bergerak menyampaikan bahwa kita berkomitmen pada Undang-Undang Pemerintah Aceh selaku undang-undang khusus di Aceh," kata Mualem menjawab Serambi, Senin (15/2/2021).

Pernyataan itu disampaikan Mualem setelah melihat belum adanya gerakan dari Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan Pilkada 2022, disaat ada wacana pilkada akan digelar serentak pada tahun 2024. Bahkan, hingga saat ini diketahui Pemerintah Aceh belum menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Aceh membahas nasib Pilkada Aceh.

"Selama ini (Pemerintah Aceh) seribu diam. Malah ada rapat kemarin di DPR RI, (Pemerintah Aceh) ikut pemerintah (pusat). Sepatutnya berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Makin kita diam, makin leluasa pusat menghilangkan butir-butir MoU," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, mantan wakil gubernur Aceh ini juga meminta kepada Pemerintah Pusat supaya tetap menjalankan turunan MoU Helsinki sebagai kesepakatan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada 2005 silam.

"Itu saja yang perlu kita garis bawahi. (Pemerintah Pusat) harus komitmen (jalankan UUPA), jangan memudarkan butir-butir MoU," tegas mantan Panglima GAM yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat ini.

Mualem sendiri mengaku, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam pertemuan itu, dirinya belum menemukan jawaban konkret terkait jadwal pelaksanaan Pilkada Aceh.

"Sementara sudah melakukan pertemuan dengan Mendagri, tapi jawabannya masih samar-samar juga. Tapi ada juga solusi yang ditawarkan, tapi belum kita iyakan. Tapi Insya Allah kita pertimbangkan," ungkap Mualem.

Solusi yang dia maksud adalah tawaran agar Pilkada Aceh dilaksana pada tahun 2023. Pertimbangannya karena pada tahun 2022 tidak semua kabupaten/kota di Aceh menggelar pemilihan kepala daerah. Ada tiga kabupaten/kota yang menggelar Pilkada tahun 2023, yaitu Pidie Jaya, Aceh Selatan dan Subulussalam.

"Ceritanya begitu. Jika tidak melaksanakan 2022, ya 2023, itu solusi yang ditawarkan kepada kita. Tapi kita tetap berkomitmen tetap pada 2022 sebagaimana harapannya orang Aceh semua dan semangat perdamaian,"  tuturnya.

Lantas bagaimana sikap Mualem apabila Pilkada Aceh benar-benar tidak dilaksana tahun 2022, apakah akan menggugat ke pengadilan atau menjumpai Presiden? "Saya rasa kita tengok dulu ke sana. Intinya arahnya seperti itu," ungkap dia.

Sebelum mengakhiri wawancara, Mualem kembali menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh, memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pilkada bisa terlaksana pada 2022. "Kita meminta Pemerintah Aceh proaktif. Karena kekuasaan ada di dia, uang di dia, komitmen juga di dia. Ini menjadi tanggung jawab Gubernur Aceh," tegas Mualem.

Panwaslih siap

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh mengaku siap kapan saja Pilkada Aceh dilaksanakan, baik pada tahun 2022, 2023, atau 2024. Penegasan itu disampaikan oleh Anggota Panwaslih Aceh, Marini, dalam podcast bersama Serambi, Senin (15/2/2021).

"Bagi kami sebagai penyelenggara, kami tidak bisa mengatakan harus 2022, 2023 atau 2024. Kapan saja dilaksanakan itu tidak menjadi masalah, Bawaslu siap kapanpun, baik 2022, 2023 atau 2024," katanya.

Marini melanjutkan, yang perlu dilakukan saat ini, baik eksekutif maupun legislatif adalah memperjelas dulu regulasi untuk melaksanakan pilkada. Karena bagaimanapun, regulasi merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Aceh. “Karena tanpa regulasi, tidak bisa jalan. Jadi perjelas dulu soal regulasi ini seperti apa," terangnya.

Untuk itu, dia meminta eskesekutif maupun legislatif segera melakukan koordinasi intens dengan Pemerintah Pusat. "Kami berharap dengan situasi yang terjadi ini, adanya titik temu yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan pilkada ini ke depan," ujar Marini.

Lalu bagaimana dari segi kesiapan? Marini mengatakan, pihaknya tidak ada masalah, kapan saja dilaksanakan Bawaslu Aceh siap melakukan pengawasan. Terlebih selama ini pihaknya juga telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penguatan kader pengawasan di setiap daerah.(mas/dan)