Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

4 Titik Perbatasan Provinsi Aceh - SUMUT Di Tutup, Perusahaan Tranportasi Kembalikan Uang Tiket Penumpang

Foto : Istimewa

Infoacehtimur.com / Aceh - Kalangan perusahaan bus antar kota dan provinsi yang berada di wilayah Aceh mengembalikan uang pesanan tiket dari penumpang untuk jurusan luar Aceh (Aceh-Sumut) untuk keberangkatan tanggal 6-17 Mei 2021.

“Kebijakan itu kita lakukan, untuk menindaklanjuti kebijakan Dirlantas Polda Aceh, yang mulai tanggal 6-17 Mei 2021, telah menutup jalur bus penumpang dan kenderaan pribadi, di empat perbatasan Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam,” kata Pengurus Bus Jasa Rahayu Geumpung (JRG), Parid kepada Serambi, Senin (19/4/2021) ketika dimintai tanggapannya terkait kebijakan Dirlantas Aceh menutup empat lokasi perbatasan Aceh-Sumut mulai tanggal 6-17 Mei 2021 kepada Serambinews.com.

Parid mengatakan, informasi tentang akan ada penutupan di empat titik lokasi perbatasan Aceh-Sumut itu, sudah diperolehnya dari pihak manajemen JRG dan Organda Aceh maupun Pusat.

Dirlantas Polda Aceh, mengambil kebijakan penutupan empat titik lokasi perbatasan Aceh Sumut, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, kata Parid, berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijjriah/2021 Masehi.

“Karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat dan berlaku secara nasional untuk perhubungan darat, kita di daerah menjalankannya saja,” kata Parid.

Setiap penumpang yang memesan tiket bus JRG, kata Parid, nomor Hp penumpang kita minta.

Hal itu dimaksudkan, jika ada pergantian bus atau pembatalan bus untuk keberangkatan, penumpangnya bisa dikabari lebih awal dari nomor HP yang diberikannya kepada petugas penjual tiket bus.

Penumpang yang memesan tiket bus besar JRG maupun mini bus JRG, untuk berpergian rute luar Aceh, seperti ke Medan, Sumut, mulai tanggal 6-12 Mei 2021, jumlahnya mencapai puluhan orang.

Kepada penumpang yang telah memesan tiket untuk keperluan mudik atau lainnya mulai tanggal 6-17 Mei, petugas penjual tiket bus JRG, sudah mengontak penumpangnya dan mengumumkan keberangkat untuk tanggal 6-17 untuk jurusan luar Aceh, bus tidak bisa berangkat, karena ada larangan kebijakan dari Dirlantas Polda Aceh, dimana pada tanggal tersebut, di empat titik lokasi perbatasan Aceh-Sumut, tidak dibuka untuk kenderaan bus penumpang dan pribadi.

Sedangkan untuk angkutan barang seperti angkutan bahan kebutuhan pokok, tetap dibolehkan.

Penumpang yang telah memesan tiket untuk tanggal 6-17 Mei, diberikan dua alternatif.
Alternatif pertama, mempercepat tanggal keberangkatannya sebelum tanggal 6 Mei 2021.

“Alternatif kedua mengambil uang tiketnya kembali ke loket Bus JRG di Terminal Batoh atau loket minu Bus JRG di Lambuk,” ujar Parid.

Jumlah Bus besar JRG besar yang melayani trayek Banda Aceh-Medan dan pulau Jawa ada 10 unit dan mini bus ada 55 unit.
Pengurus Bus Sanura, Marfin yang dimintai tanggapan yang sama mengatakan, tujuan Dirlantas Polda Aceh menutup empat titik lokasi perbatasan Aceh-Sumut pada masa lebaran Idhul Fitri 1442 H, mulai 6-17 Mei 2021 ini, untuk mencegah terjadinya mobilitas orang melalui bus dan mobil pribadi dalam jumlah yang besar, yang akan berdampak pada penambahan jumlah pasien covid19, pasca lebaran Idhul Fitri 1442 H, bisa dipahami dan maklumi.

Namun begitu, kata Marfin, apakah nanti dalam praktiknya di lapangan, pihak satgas Covid 19 Aceh, Kabupaten/Kota, kecamatan dan gampong, bisa melaksanakan kebijakan itu secara tegas tidak pandang bulu.
Karena, pengalaman lebaran tahun 2020 lalu, kebijakan yang serupa juga dilaksanakan, tapi anehnya bus plat kuning, distop masuk dan ke luar perbatasan Aceh-Sumut.

Tapi sejumlah bus plat hitam, banyak juga lolos melintasi perbatasan yang dijaga Satgas Covid bersama pihak aparat keamanan.
Kalau seperti itu kejadiannya, Marfin menyarankan, lebih bagus, pada masa angkutan lebaran 6-17 Mei 2021 mendatang, di empat titik lokasi perbatasan Aceh - Sumut diberlakukan pengawasan surat bebas covid 19.

Setiap orang yang melintas di perbatasan Aceh-Sumut dimintai surat kesehatan bebas covid 19, apakah melalui swab PCR, maupun swab Antigen, seperti di Bandara pada saat mau naik pesawat terbang.

Ketua Organda Aceh, H Ramli yang dimintai tanggapannya terkait kebijakan larangan bus penumpang umum dan pribadi melintasi perbasan Aceh – Sumut mengatakan, kebijakan yang mengacu kepada Permenhub Nomor 13 tahun 2021 itu, sudah dibahas pengurus Organda seluruh Indonesia dua pekan lalu di Jakarta, dalam Munas Organda Peiode 2021-2026 di Hotel JW Mariot.

Organda Pusat dan daerah menerima kebijakan itu, dengan alasan lebih banyak manfaat pencegahan dan pengurangan penularan covid 19.

Namun begitu, Organda pusat dan daerah meminta kepada pemerintah, memberikan kemudahan kepada perusahaan angkutan penumpang umum.

Antara lain, bantuan insentif atau BLT kepada sopir dan kernek bus, pengurangan biaya PKB, dan biaya Kir bus, biaya spare part/suku cadang, biaya asuransi, biaya penyusutan kenderaan, cicilan pokok utang bus, melalui potongan bunga pinjaman bus, kredit modal kerja dan lainnya.

Usulan kemudahan tersebut di atas diajukan Pengurus Organda Pusat dan daerah kepada Kemenhub pada acara Munas Organda Pusat, kata Ketua Organda Aceh, H Ramli, karena akibat pandemi covid, jumlah penumpang angkutan umum menurun drastis mencapai 50-70 persen.

Hal ini, kata H Ramli, yang juga sebagai Wakil Ketua Kadin Aceh, untuk membantu para pengusaha angkutan penumpang umum, bangkit dari keterpurukannya akibat pandemi covid 19.

Karena dalam masa pandemi covid, bus penumpang yang dioperasikan jumlahnya jadi terbatas. Ada 10 unit bus, yang dioperasikan cuma lima unit, karena penumpang sedang sepi.

Ditambah, jelang lebaran ini dilarang melintas ke Sumut, beban yang ditanggung pengusaha bus plat kuning di Aceh semakin berat.
“Padahal, Sumut bukan lah tujuan mudik utama orang Aceh, melainkan lintasan perdagang barang dan salah satu tempat liburan. Tapi Organda Aceh dan pengusaha bus plat kuning di Aceh, siap mendukung kebijakan pemerintah pusat dan lokal tersebut, demi mengurangi jumlah penularan virus corona di Aceh,” ujar H Ramli.(*)

sumber: serambi