Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Daerah ''Lambat Berbelanja'', Pusat Perlu Inventarisir Masalah Pemda.


Belanja Pemerintah pada Kuartal pertama (januari-april) tahun 2021 terhitung lambat. Data Pemerintah mencatat hingga akhir Maret 20201, realisasi anggaran belanja daerah dari APBD baru mencapai 9,4% dari APBD.

Lambatnya pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah membuat gusar Menteri Keuangan Sri Mulyani.



"Ini ironis. Harusnya pemda bisa seperti pemerintah pusat melakukan belanja lebih cepat agar segera pulihkan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.



Melansir Kontan.co.id, lambatnya belanja pemerintah daerah tentu akan menghambat manfaatnya pada masyarakat. Padahal, Menteri Keuangan berharap dana yang ditransfer ke pemda itu bisa segera dibelanjakan karena realilasi anggaran daerah juga dapat menopang percepatan pemulihan ekonomi.



Simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Maret 2021 tercatat Rp 182,33 triliun atau membengkak 11,22% dari posisi bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun.
Senada dengan Menkeu, peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy juga sangat menyayangkan kondisi "lambat belanja" ini.



Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat perlu menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh Pemda. Yusuf Rendy mengungkapkan pertanyaan melalui Kontan.co.id Apakah realisasi lambatnya belanja karena proses tender belanja yang berlarut ?. Intinya, perlu ada komunikasi intens dengan Pemda.