Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Peran Islam Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)



Nama:  Melinda Rosa Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Prodi Ilmu Pemerintahan


Good governance secara istilah memiliki arti yaitu terkait dengan segala hal mulai dari tingkah laku atau tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, serta mempengaruhi dari segala urusan publik yang akan diterapkan pada jehidupan sehari-hari, kata good governance mulai dikenal sejak awal tahun 1990. 

Pada dasarnya good governance bukan hanya mengelola pemerintahan saja tetapi juga akan menyangkut pengelolaan lembaga non-pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurut World Bank, good governance yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efesiensi, pencegahan tindakan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan juga terciptanya kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. 

Dengan kata lain bahwa good governance merupakan pemerintah yang baik dimana didalamnya tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh okum-oknum tertentu yang memiliki kekuasaan yang dapat menyalahgunakan dan menyimpang dari tanggung jawab dan tugas yang seharusnya ia kerjakan tentu hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi. 

Terdapat beberapa prinsip dari good governance, yaitu: 

partisipasi yaitu masyarakat ikut berpartisipasi bukan hanya dalam pengimplementasian kebijakan tetapi juga dalam proses pembuatan kebijakan. 

Transparasi yaitu keterbukan terhadap setiap informasi publik sehingga dapat diakses denagn mudah oleh masyarakat secara luas transparansi telah diatur dalam UU No.14 tahun 2008  tentang ketebukaan informasi publik. Daya tanggap yaitu dalam setiap pelayanan yang dibutuhkan para birokrat atau para pemberi layanan harus bersikap tanggap dan cepat sehingga masyarakat akan merasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan. Akuntabilitas yaitu bertanggung jawab setiap kewajiban yang telah di peroleh harus dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. 

Efektif dan efesien yaitu hemat dalam segala hal terutama dalam masalah yang berkaitan dengan uang serta efesiensi \yaitu memberi dampak yang positif bagi masyarakat. Serta visi strategis dalam hal ini harus mempunyai pandangan yang strategis untuk dapat menghadapi masa yang akan datang.

​Good governance tidak dapat terwujud apabila masih dapat terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa pelayanan yang diberikan tidak bagus, hal ini dapat dilihat dari proses pemberi layanan yang pada dasarnya sering kali mengecewakan masyarakat. dan juga sering kali masih ada beberapa informasi yang disembunyikan dari publik sehingga masyarakat yang ingin mengetahui dan mengakses daripada informasi tersebut tidak bisa diakses. ini merupakan hal-hal yang dapat membuat tidak terwujudnya good governance. 

Untuk dapat mewujudkan good governance salah satu yang dapat dilakukan adalah memberikan pelayanan yang baik.

​Dalam islam pemerintahan merupakan suatu yang harus dalam tingkat tertentu tidak dapat dibantah dengan melalui apapun baik dalam instansi masyarakat atau suatu organisasi atau kelompok-kelompok tertentu yang mengharuskan adanya pemerintahan. 

Dalam hal ini pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai pemimpin yang dapat mengelola, mengarahkan, mengendalikan, dan menjalakan roda aktivitas dari suatu organisasi tersebut. Adanya islam pemerintahan dalam islam adalah keharusan yang selalu merujuk pada upaya yang dilakukan oleh manusia yang berguna untuk mencapai kesejahteraan bagi manusia itu sendiri yaitu dengan harapan manusia dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dengan adanya kepemimpinan dan pemerintahan
​Pada hakikatnya islam memiliki beberapa nilai-nilai yang dapat digunakan untuk menuju pada terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). 

Secara konseptional pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan dimana kekuasaan dikelola dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik (goog governance) yaitu efentif dan efesien, transparansi, aturan hukum, daya tanggap dan akuntabilitas yaitu tanggung jawab sebagaimana pada hakikatnya bahwa kedaulatan terdapat ditangan rakyat.
Dalam perspektif islam terdapat elemen-elemen atau prinsip yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang harus diangkat dai beberapa landasan, yaitu:
Pertama, syura yaitu dapat diartikan sebagai suatu prinsip di mana dalam proses pengambilan atau pembuatan suatu keputusan atau kebijakan dilakukan dengan melalui partisipasi terbuka. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam QS. As-syura ayat 38 dan QS. Ali imran ayat 159. Dalam bahasa syura berarti berkonsulatasi dimana palam pengambilan atau pembuatan suatu keputusan atau kebijakan harus melalui proses konsultasi atau musyawarah dari berbagai pihak termasuk masyarakat, musyawarah ini dilakukan untuk melihat dan mendapatkan masukan-masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dari terciptanya keputusan melalui mekanisme yang dapat dilakukan denagn melibatkan orang banyak. Tentunya dalam hal ini tertentangan dengan islam karena mayoritas penduduk nya adalah beragama islam tentu setiap keputusan tidak boleh bertentangan dan juga tidak boleh menyinggung kaum agama lainnya.

​Kedua, al-‘adalah atau biasa disebut dengan keadilan. Hal ini merupakan bagian penting dari terwujudnya pemerintahan yang baik. Baik itu dimulai dari konteks hukum atau pun juga dapat berupa kerangka pembangunan dalam pemerataan sumber eekonomi dan politik. Dalam setiap konteks harus ada keadilan bagi masyarakat baik itu dibidang hukum maupun dibidang ekonomi dan politik dimana masyarakat tidak mobel terzolimi dan merasa tidak mendapatkan keadilan, pentingnya penegakkan keadilan  dalam sebuah pemerintahan ini juga telah ditegaskan dengan jelas oleh Allah SWT dalam QS. An-nahl ayat 90. 

Keadilan memang sangatlan diperlukan dalam sebuah negara pemerintahan terdapat sebuah ungkapan yang terdengar terlalu ekstrim yang berbunyi “negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) islam”. Dari pemaran diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam sebuah negara pemerintahan amatlah sangat diperlukan, masyarakat perlu adanya penegakkan keadilan yang merata tidak membeda-bedakan dalam segala konteks apapun dengan kata lain setiap segala sesuatu yang diputuskan harus adil bagi masyrakat luas.

​Ketiga, al-musawah yaitu persamaan, dengan kata lain bahwa seluruh elemeen masyarakat memiliki hak yang sama antara satu indivudi dengan individu lain tanpa melihat dari segi jabatan, kekuasaan dan , kekayaan semua masyarakat harus mendapatkan hak yang sama, tidak ada pihak yang boleh merasa tinggi sehingga harus didahulukan tetapi semua sama dan juga para penguasa tidak boleh memaksakan kehendak pada masyarakat. Nabi muhammad telah memberikan isyarat bahwa semua manusia memiliki hak yang sama didepan hukum.
Keempat, al-masuliyyah atau pada diartikan sebagai tanggung jawab. Perlu kita ketahui bahwa kekuasan serta jabatan yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan amanah yang pertama adalah yang harus dipertanggung jawabkan dimata masyakat dan amanah yang kedua yaitu pertanggung jawaban dimata Tuhan. 

Pemimpin bukanlah sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat) tetapi sebagai khadim al-ummah (pelayan umat). Itulah empat elemen atau prinsip yang dapat digunakan untuk mewujudkan good governance. Pada dasarnya good governance telah dipraktikan oleh Nabi Muhammad pada kehidupan sehari-hari saar ia menjadi pemimpin ia mengajarkan pentingnya kejujuran memenuhi janji dan juga amanah.
Kesimpulan yang diperoleh dari pemaparan diatas adalah goog governance sebenarnya telah diatur dalam islam dan juga islam memiliki peran yang besar untu dapat mewujudkan good governance tanpa harus bertentangan dengan islam, mulai dari pengambilan keputusa yang telah diatur sedemikian rupa oleh islam supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. 

Dan juga apabila ingin mewujudkan good governance pemerintahan harus bersikap adil dan juga amanah.