Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kasus Korupsi Beasiswa di Aceh, Polda Panggil 6 Anggota DPRA, 400 Saksi Sudah Diperiksa

Foto kiriman Humas Polda Aceh
Mapolda Aceh 


INFOACEHTIMUR.COM – Kasus dugaan korupsi beasiswa pada tahun 2017 memasuki babak baru, Polda Aceh memanggil 6 anggota DPRA untuk diperiksa. 

Pemeriksaan ini setelah turun surat persetujuan dari Mendagri. 

Salah satu dari anggota DPRA yang sudah datang adalah Asrizal H Asnawi.

Asrizal H Asnawi, salah satu Anggota DPRA aktif, telah memenuhi panggilan penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Aceh

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini dipanggil terkait dugaan kasus korupsi dana bantuan pendidikan (beasiswa) pada tahun 2017.

Nama Asrizal, seperti diberitakan sebelumnya, satu dari enam Anggota DPRA aktif yang dipanggil polisi terkait dugaan kasus tersebut.

Kepada media ini, Rabu (5/5/2021), Asrizal H Asnawi mengaku telah memenuhi panggilan polisi, Selasa (4/5/2021).

"Alhamdulillah Selasa 4 Mei 2021 kemarin saya sudah menghadap penyidik di unit Tipikor Polda Aceh.

Sesuai surat pemanggilan yang saya terima, saya dipanggil sebagai saksi, surat saya terima hari Senin 3 Mei atau sehari sebelumnya," kata Asrizal.

Asrizal mengaku, dirinya datang ke Polda Aceh dan pemeriksaan dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

"Kurang lebih sebelum azan Zuhur berkumandang, proses sudah selesai," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, penyidik Polda Aceh sangat profesional melaksanakan tugas sepanjang melakukan pemeriksaan.

Asrizal menyebutkan, dirinya ditanyai beberapa pertanyaan terkait dua nama yang Ia usulkan dalam pokir Anggota DPRA di APBA tahun 2017 yang bernilai Rp 80 juta.

 Baca juga: Perkebunan Kurma di Lembah Barbatee Aceh Besar Mulai Dipanen
"Sekarang saya sudah lega, keluarga saya juga sudah lega, teman teman saya pun lega karena prosesnya sudah berjalan.

Karena isu beasiswa ini sangat menghancurkan reputasi saya dan keluarga," ungkap Asrizal.

Dengan isu yang dulunya berkembang, Asrizal mengaku tidak nyaman.

Terutama dengan penerima manfaat bantuan pendidikan yang dia usulkan tersebut.

"Seolah-olah beasiswa yang kami usulkan adalah haram dan sebuah kesalahan.

Padahal program pengusulan beasiswa adalah bagian dari program Pemerintah Aceh yang juga bisa diusulkan oleh anggota DPRA.

Verifikasi syarat dan kelengkapan data penerimanya, itu urusan pemerintah," jelasnya.

Namun Asrizal sadar bahwa kondisi tersebut adalah risiko seorang politisi sepertinya.

"Apapun yang kami lakukan menjadi menarik untuk dibahas oleh media dan masyarakat, ibarat kita mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, kalo nggak nabrak, ya ditabrak.

Saya terima konsekwensi ini karena saya senang, dua orang yang saya berikan beasiswa, keduanya lulus.

Seorang sebagai Master Kesehatan (S2) dan satu orang lagi sudah bergelar Doktor (S3)," kata Asrizal.

Asrizal pun berkeinginan untuk melanjutkan program atau usulannya dalam kerja-kerjanya di DPRA saat ini.

"Ada keinginan saya untuk melanjutkan usulah pokir melalui program beasiswa di APBA.

Tetapi trauma atas isu macam-macam beredar di masyarakat membuat saya ragu.

Karena baik saja yang kita lakukan, belum tentu baik ditanggapi orang lain," pungkasnya. 

Surat Mendagri ke Polri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memberikan persetujuan kepada Polri untuk melakukan penyidikan terhadap enam anggota DPRA.

Ya, persetujuan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa pada BPSDM Aceh tahun 2017.

Persetujuan Mendagri itu disampaikan dalam surat Nomor:180/2508/SJ, tanggal 20 April 2021 ditujukan kepada Kapolri, ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian, hal: persetujuan untuk melakukan penyidikan terhadap Anggota DPR Aceh.

Surat Mendagri tersebut sebagai jawaban atas surat Kepala Badan Reserse Kriminal perihal permohonan izin tertulis Mendagri terkait penyidikan terhadap Anggota DPR Aceh.

Mendagri dalam surat tersebut menyebutkan bahwa, sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa tindakan penyidikan terhadap anggota DPRA dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atau persetujuan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri terhadap anggota DPRK.

Surat Mendagri itu tembusannya disampaikan kepada Presiden RI,Wakil Preaiden RI, Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Bareskrim Polri.

Dua orang sudah datang

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan pada tahun 2017 yang diduga melibatkan oknum anggota DPRA, hingga kini masih terus berlanjut penanganannya di Polda Aceh.

Beberapa hari lalu, Polda Aceh mulai memanggail enam anggota DPRA aktif yang diduga terlibat dalam kasus penyelewengan dana tersebut.

Pemanggilan enam Anggota DPRA itu dilakukan Polda Aceh setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

"Iya, kita panggil 6 Anggota DPRA, kita memanggil setelah mendapat izin dari Kemendagri, karena untuk pemeriksaan anggota dewan harus ada izin dari Mendagri, jadi surat izin sudah keluar tertanggal 20 April," kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy kepada Serambinews.com, Rabu (5/5/2021).

Dalam surat itu, Mendagri menyebutkan menyetujui penyidikan terhadap enam Anggota DPRA di Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa BPSDM Aceh tahun 2017.

Adapun enam Anggota DPRA yang dipanggil berinisial As, AA, HY, IU, YH, Zu.

Keenam insial ini merupakan Anggota DPRA aktif saat ini dari partai politik nasional dan partai politik lokal.

Dari enam Anggota DPRA yang dipanggil itu, kata Kombes Winardy, baru dua orang datang memenuhi panggilan penyidik.

"Yang sudah datang dua orang, kemarin. Mereka dipanggil sebagai saksi, nanti kalau hasilnya signifikan ada keterkaitan baru kita tetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara," kata Winardy.

Kombes Winardy menyebut, dua orang yang sudah datang memenuhi panggilan adalah As dan Zu.

Polda Aceh, lanjut Winardy, komit menuntaskan kasus korupsi beasiswa tersebut.

"Kita komitmen menyelesaikan kasus ini, tetap berproses. Tetap kita tuntaskan karena kerugian negara besar. Walaupun banyak saksi, tetap kita tuntaskan," tegas Winardy.

Sudah Periksa 400 Saksi

Diberitakan sebelumnya, Tipidkor Ditreskrimsus Polda Aceh, telah memeriksa 400 saksi terkait kasus dugaan korupsi pemotongan beasiswa atau bantuan pendidikan tahun 2014-2019.

"400 saksi telah kita periksa dan saat ini masih menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memeriksa saksi dari anggota DPRA aktif, " ujar Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Margiyanta SH kepada Serambinews.com, Rabu (28/4/2021) lalu.

Kata Margiyanta, Polda Aceh sudah layangkan surat permintaan izin memeriksa saksi anggota DPRA aktif ke Mendagri sebulan yang lalu dan mereka tunggu jawabannya selama 60 hari.

"Apabila tidak ada balasan surat dari Mendagri ke penyidik Polda Aceh, mereka akan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dari DPRA aktif," katanya.

Dalam kasus pemotongan beasiswa atau bantuan pendidikan ini, Tipidkor Polda Aceh telah memeriksa sedikitnya sekitar 400 orang mahasiswa dari jumlah 803 orang mahasiswa sebagai penerima bantuan biaya pendidikan tersebut.

Kendala yang dihadapi penyidik Tipikor Polda Aceh, kata Margiyanta, karena banyak sekali mahasiswa yang tidak berada di Aceh dan ada yang sudah selesai kuliah sehingga mereka bekerja di luar Aceh.

"Kita tunggu aja batas waktu 60 hari, jika tak ada balasan dari Mendagri, kita akan periksa saksi DPRA aktif," ujar Margiyanta.

Seperti pernah diberitakan harian ini, sebanyak sembilan dari 81 anggota DPRA periode 2014-2019 diduga menyelewengkan dana bantuan pendidikan atau beasiswa untuk mahasiswa tahun akademik 2017.

Sembilan anggota DPRA sebagai pengusul dana bantuan pendidikan itu terindikasi kuat memotong atau menyelewengkan dana tersebut.

Jumlah mahasiswa yang mereka usulkan untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan itu bervariasi, demikian pula jumlah pemotongannya.

Masing-masing pengusul menunjuk seorang koordinator atau penghubung.

Ada yang saudara, adik ipar, bahkan anak kandung dari si pengusul.

Nah, para koordinator inilah yang kemudian menghubungi calon penerima bantuan pendidikan.

Modus pemotongan dana bantuan pendidikan ini, menurut pihak Inspektorat Aceh, dilakukan melalui empat tahap.

Pertama, buku rekening dan kartu ATM calon penerima dipegang oleh penghubung.

Kemudian, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa penerima bantuan.

Selanjutnya, mahasiswa tersebut mentransfer kepada penghubung.

Ujung-ujungnya, penghubung membuat rekening atas nama mahasiswa penerima bantuan tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut.

Uang yang diminta kembali atau dipotong dari para penerima bantuan kemudian diserahkan penghubung kepada anggota dewan selaku pengusul.

Total bantuan pendidikan yang telah disalurkan mencapai Rp 19,6 miliar kepada 803 mahasiswa penerima.

Kemudian berdasarkan hasil konfirmasi Inspektorat terhadap 197 mahasiswa, mereka hanya menerima Rp 5,2 miliar, sedangkan Rp 1,14 miliar diantaranya belum mereka terima, karena sudah dipotong oleh penghubung. (**)