Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Tiga Warga Aceh yang Jemput Rohingya di Tengah Laut Dituntut Penjara 18 Tahun

Terdakwa kasus penyelundupan warga Rohingya dengan menggunakan kapal motor.


INFOACEHTIMUR.COM – Tiga pria yang menjemput seratusan warga etnis Rohingya di tengah laut pada 2020, dituntut 18 tahun penjara (masing-masing enam tahun) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Utara.

Materi tuntutan itu disampaikan jaksa dalam sidang lanjutan perkara penyelundupan manusia pada Selasa (4/5/2021) secara virtual.

Mereka didakwa melanggar undang-undang keimigrasian karena menyelundupkan manusia.

Masing-masing terdakwa dalam perkara tersebut Afrizal (26) warga Desa Ulee Rubek Barat Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara.

Kemudian Abdul Aziz (31) warga Desa Gampong Aceh Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur dan Faisal Afrizal (43) Desa Matang Bayu Kecamatan Baktiya, Aceh Utara.

Sidang tersebut dipimpin Fauzi SH didampingi dua hakim anggota, yang dihadiri JPU dan pengacara terdakwa, Muhammad Khairul Nawawi SH.

Materi tuntutan yang dibacakan JPU antara lain berisi kronologis tentang kejadian penjemputan.

Kasus itu berawal saat Adi Jawa, kemudian Anwar (keduanya masih dalam DPO Polda Aceh), dan Shahad Deen, menyuruh Faisal Afrizal bersama terdakwa lainnya untuk menjemput Rohingya di tengah laut.

Setelah menempuh perjalanan 19 jam dari Kuala Jambo Aye, terdakwa menemukan satu kapal yang didalamnya berisi ratusan rohingya, setelah diberi kode dengan menghidupkan lampu, kemudian kapal tersebut yang menampung Rohingya juga membalasnya.

Kemudian para terdakwa memindahkan terutama anak-anak Rohingya ke kapal mereka.

Namun, ketika pulang, kapal yang digunakan terdakwa rusak, setelah ditolong nelayan lain, kemudian berita ini tersebar dan kemudian muspida Aceh Utara menjemputnya dan akhirnya seratusan Rohingya diturunkan di Perairan Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu.

Tapi kemudian kasus tersebut ditangani penyidik Polda Aceh.

Dalam kasus itu, jaksa menuntut masing-masing terdakwa enam tahun penjara dan denda masing-masing, Rp 500 juta, karena terdakwa melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.(**)




Sumber Artikel : Serambinews