Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Total Gaji 6 Miliar, SK untuk Puluhan ‘’Hantu Pembantu’’ Gubernur Aceh Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.


 
Infoacehtimur.com / Aceh - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Aceh kepada  Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA) pada 4 Mei 2021. LHP tersebut berisi hasil pemeriksaan oleh BPK terkait Kepatuhan Pemerintah Aceh terhadap peraturan perundang- undangan tahun 2020.

Mengutip Beritakini.co, laporan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kebijakan Gubernur Aceh yang diterapkan tanpa dasar hukum. Kebijakan yang dimaksud adalah terkait pengangkatan puluhan orang sebagai Staf Khusus (Stafsus), Penasehat Khusus (Pensus), serta tim kerja gubernur. Diketahui, selain pengangkatan  yang tanpa dasar hukum, para pembantu tersebut juga tidak menjalankan kewajiban memberikan laporan kerja.

Uraian temuan BPK, Stafsus yang ditempatkan pada Setda Aceh sebanyak 4 (empat) orang, Penasehat Khusus sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang ditempatkan di berbagai SKPA, serta 19 orang tim kerja yang ditempatkan pada Setda Aceh. Pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil konfirmasi pada Kepala serta Kepala Bidang  dibeberapa SKPA dikatakan bahwa Penasehat Khusus (Pensus) tersebut hampir tidak pernah masuk kerja, tidak mengetahui tugasnya, dan tidak menyampaikan laporan kegiatan.
 
Puluhan “hantu pembantu” yang diangkat tanpa dasar hukum dan tak melaksanakan kewajiban laporan kerja itu pun digaji oleh Pemerintah Aceh dari pos belanja pengadaan barang dan jasa, jenis kegiatan Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

Pemerintah Aceh sepanjang tahun 2020 telah membayar gaji kepada mereka dengan jumlah total Rp 6 miliar lebih, catat BPK RI. Seharusnya dengan jumlah anggaran gaji yang sebesar itu, setiap bulannya mereka menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Setda Aceh untuk setiap pelaksaan kegiatan yang diberikan oleh Gubernur Aceh.

Surat Keputusan Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah

Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh tentang penetapan para pembantu tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PP No. 33 tahun 2018 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah alias SKPA. Bahkan selain SKPA, gubernur juga dibantu oleh staf ahli yang telah diatur.

“Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, gubernur hanya dapat dibantu oleh perangkat daerah dan tim ahli sehingga penetapan stafsus, pensus, dan tim kerja tidak mempunyai dasar hukum yang jelas”, tulis BPK dalam LHP tersebut, melansir dari redaksi Beritakini.(kuta)