Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kalau Saya Presiden, Novel Baswedan Jaksa Agung : Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)




Infoacehtimur.com / Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD bernostalgia. Dia berandai-andai bilamana dulu mendapat kesempatan memimpin negeri ini, maka ada satu sosok yang diidamkannya sebagai Jaksa Agung. Siapa dia?

Nama penyidik senior KPK Novel Baswedan. Mahfud menceritakan soal itu tatkala menjadi pembicara dalam suatu diskusi yang digelar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu hadir sebagai pembicara dalam kegiatan bertajuk 'Dialog Menko Polhukam: Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan' seperti disiarkan kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, Sabtu (5/6/2021).


Mulanya Mahfud berbicara mengenai ragam isu terkini termasuk soal korupsi. Dia menyebut korupsi saat ini jauh lebih gila dibandingkan dengan era Orde Baru.

"Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini, korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017, jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi, orang yang iseng tanya apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era sekarang, katanya korupsi semakin meluas, lebih meluas di zaman Orde Baru," kata Mahfud.

"Saudara, saya katakan, saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang ni hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar apa jumlahnya, semakin meluas," sambungnya.


Pemerintah Diwarisi Limbah Korupsi Masa Lalu

Mahfud mengatakan banyak yang komplain mengapa kasus BLBI dibiarkan hingga puluhan tahun. Mahfud menjelaskan kasus BLBI merupakan limbah masa lalu yang harus diselesaikan.

"Mari kita lihat, orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan, 'Pemerintah kok diam saja, kemarin itu goblok, kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun'," kata Mahfud menirukan komplain.


"Saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden enam tahun, saya baru jadi menteri satu tahun, kalau 20 tahun, berarti 16 tahun sebelumnya itu bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan," ujarnya.

Mahfud menyampaikan korupsi era Orde Baru lebih terkoordinasi. Korupsi pada saat itu, kata Mahfud, diatur oleh Soeharto.

"Apa lebih luasnya, mari kita ingat, zaman Pak Harto itu KKN banyak luar biasa, tapi Bapak ingat nggak dulu, nggak ada korupsi dilakukan oleh DPR, hakim, nggak berani dulu, gubernur, pemda, bupati nggak berani. Dulu korupsinya terkoordinir di dalam disertasi saya tahun 93 pemerintah ini membangun jaringan korporatisme. Petani dibuat organisasi, diatur di sini, diberi bagian siapa yang mimpin petani, pedagang pasar, dibuat struktur korporatisnya, dibuat korupsinya teratur," ucapnya.


"Dulu diatur oleh Pak Harto korupsi, memang korupsi betul Pak Harto itu KKN, maka ada di tap MPR Pak Harto itu pemimpin KKN, ada di UU KPK pemerintahan lama itu pemerintahan KKN, jadi bukan soal baru, kita jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu KKN," imbuhnya.

Setelahnya Mahfud berbicara mengenai isu terkini mengenai alih status pegawai KPK yang 'mengorbankan' salah satu penyidik terbaik Novel Baswedan. Apa kata Mahfud?

Awalnya ada sejumlah pertanyaan dari para rektor maupun perwakilan dari sejumlah universitas di Yogyakarta. Salah satu pertanyaan menyoroti tentang kondisi KPK saat ini yang diselimuti polemik alih status pegawai sebagai ASN, yang di mana salah satunya adalah Novel yang 'disingkirkan' melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).


"Kalau bapak tanya ke saya, saya sejak dulu pro-KPK, pak," ucap Mahfud.

Lantas Mahfud menceritakan tentang rekam jejaknya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Selama menjabat itu, menurut Mahfud, KPK berkali-kali hendak dihancurkan.

"Saya Ketua MK berapa kali, 12 kali itu mau dirobohkan lewat undang-undang, saya menangkan KPK terus tetapi keputusan tentang KPK tidak terletak di pemerintah saja, ada di DPR, ada di partai, ada di civil society yang pecah juga, civil society ini akan pecah, pak" kata Mahfud.


Mengenai sejumlah sosok pegawai KPK yang dinilai berintegritas termasuk Novel yang kini malah hendak 'disingkirkan' melalui TWK, Mahfud turut mengenal mereka sebagai orang baik. Lantas kenapa mereka lantas 'disingkirkan'?

"Kata bapak itu, 12 orang (75 pegawai) itu orang baik-baik. Ya kata bapak, kata saya tapi kata yang lain tidak, lalu ukurannya siapa yang mau dianggap benar?" ucap Mahfud.

Mahfud lalu bercerita tentang Novel. Dia mengaku pernah diperiksa Novel di KPK tetapi tidak disebutkan perkara apa yang dimaksudnya itu. Namun dalam catatan media, Mahfud pernah menjalani pemeriksaan di KPK pada 2014 mengenai perkara yang menjerat Akil Mochtar, tetapi saat itu Mahfud tercatat sudah tidak aktif sebagai Ketua MK.



"Saya dengan Novel Baswedan, baik. Waktu saya Ketua MK, saya datang ke dia ketika katanya ada kasus korupsi, saya datang periksa, saya diperiksa nggak lebih dari 15 menit, berdiri Novel Baswedan ini (memeragakan Novel memberikan hormat), 'Pak kalau pemimpin negara seperti bapak semua, beres negara ini', dia bilang begitu," ucap Mahfud.

"Saya bilang, 'Kalau saya jadi presiden, Anda Jaksa Agung'. Waktu itu," sambungnya.

Namun, menurut Mahfud, ada anggapan lain yang menyebut Novel bermain politik. Apa maksudnya?


"Tetapi banyak orang yang menganggap Novel Baswedan ini politis. Kalau orang partai tertentu yang sudah jelas kesalahannya dibiarin, ini kata orang ya. Sudah ada laporannya, dibiarin, yang ditembak partai-partai ini saja, misalnya, ada orang yang mengatakan begitu, mungkin untuk KPK itu yang paling tragis ya, saya terus terang ya, saya ada di dua-duanya saya ikut semua," tutup Mahfud MD.[dtk]