Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Revisi UU KUP : Direncanakan Penambahan Objek Kena Pajak, Peningkatan Tarif Pajak PPN, dan Penerapan Multi Tarif.


Infoacehtimur.com / Politik - Obyek (barang/jasa) kena pajak direncanakan akan diperluas oleh pemerintah melalui pembaruan kebijakan fiskal. Obyek yang dimaksud antara lain adalah barang kebutuhan pokok dan hasil tambang/pengeboran yang diambil secara langsung dari sumber.

Rencana perluasan / penambahan objek kena pajak termaktub dalam pasal 4.a perubahan kelima atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pemerintah bersama DPR RI akan segera membahas Beleid terkait perubahan UU tersebut karena sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Adapun rencana penambahan tersebut telah mengubah pasal 4.a pada Undang – Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah sebab, kedua objek yang direncanakan sebagai objek pajak baru tersebut, dalam baleid yang berlaku saat ini tidak dikenai pajak.

Mengutip Kontan,kedua objek dimaksud, salah satunya adalah kebutuhan pokok yang digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat meliputi hasil barang pertanian, peternakan, dan perikanan. Kedua, ialah hasil pertambangan dan pengeboran yakni emas, batubara, minyak, gas bumi, dan mineral laninnya.

Tak hanya barang, perubahan UU KUP tersebut juga akan menambah objek jasa yang pula dikenakan pajak yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, layanan sosial, penyiaran tak bersifat iklan, jasa tenaga kerja, yang pada sebelumnya objek jasa tersebut tidak dikenakan pajak PPN.

Hingga saat ini, perubahan UU KUP masih belum merinci secara spesifik mengenai kriteria barang dan jasa yang termasuk kedalam objek pajak baru tersebut.

Selain perluasan objek kena pajak, pemerintah juga mengusulkan peningkatan tarif pajak PPN dari yang berlaku sekarang 10% menjadi 12 %. Selain penigkatan tarif PPN, pemerintah juga berencana menerapkan multi tarif PPN untuk barang/jasa tertentu dengan skala 5% - 25%.

Melansir Kontan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyebutkan bahwa nantinya tarif pajak terhadap barang kebutuhan pokok akan lebih renda dibanding pajak terhadap barang mewah. (/kuta)