Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kapolsek Rantau Selamat, Ipda Harry: Masyarakat Sebaiknya Pahami 18 Item Qanun Desa

Kepala Kapolsek Rantau Selamat, Ipda Harry Prayetno.


INFOACEHTIMUR.COM – Ada 18 sengketa atau perselisihan yang bisa diselesaikan di level gampong sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Kapolsek Rantau Selamat, Ipda Harry Prayetno, pada media ini di sela-sela rapat kasus Keuchik Desa Simpang Aneuh diduga pukul warga pada, Selasa (27/7/2021).

“Jadi tidak melibatkan pihak kepolisian. Prinsipnya berdamai agar rukun kembali tanpa permusuhan. Itulah tujuan utamanya peradilan adat,” ungkapnya.

Para pengambil keputusan adalah keuchik, tuha peut, dan perangkat gampong. Kita mengakui bahwa peran majelis adat gampong dalam menyelesaikan pelanggaran di gampong masih belum berjalan. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk mendukung berjalannya hukum adat di gampong.

Ia juga menyarankan, dalam hal menjalankan peradilan adat di gampong, pihak gampong juga dapat menganggarakan anggaran gampong.

“Untuk menggelar persidangan setiap perkara, kan tidak banyak menghabiskan biaya itu,” kata Ipda Harry.

18 perkara tersebut, di antaranya, Perselisihan dalam rumah tangga, Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, Perselisihan antar warga, Khalwat meusum, Perselisihan tentang hak milik, Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), Perselisihan harta sehareukat, Pencurian ringan, Pencurian ternak peliharaan, Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; Persengketaan di laut, Persengketaan di pasar, Penganiayaan ringan, Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, Pencemaran lingkungan (skala ringan), Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

“Untuk itu kami dari pihak kepolisian wilayah Rantau Selamat mengimbau kepada masyarakat untuk, memahami 18 item Qanun Desa agar bisa berdamai agar rukun kembali tanpa permusuhan,” pungkas Ipda Harry.***