Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Mendagri Tegur Pemerintah Aceh Belum Realisasikan Anggaran Covid, Komisi V DPRA: Jangan-jangan Direalisasikan ke Tempat Lain

Iskandar Usman Al-Farlaky




Infoacehtimur.com / Banda Aceh - Sekretaris Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar Usman Al Farlaky menyayangkan Pemerintah Aceh lambat merealisasikan anggaran penanganan Covid-19 maupun intensif tenaga kesehatan.

Padahal jauh-jauh hari DPRA sudah mengingatkan Pemerintah Aceh agar menggunakan anggaran tersebut fokus pada koridor yang ditetapkan.

Di mana alokasi dana untuk penanganan pandemi difokuskan untuk tiga sektor yakni penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan  dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.


Namun dalam perjalanan Pemerintah Aceh diketahui belum merealisasikannya, sehingga mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Artinya apa yang dilakukan Pemerintah Aceh tidak seperti apa yang diharapkan pemerintah," kata polisi Partai Aceh ini, Kamis (22/7/2021).

Sementara itu dalam rapat badan anggaran beberapa waktu lalu, kata Iskandar, pihaknya sempat menanyakan terkait dengan insentif tenaga kesehatan di Aceh kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh.


"Di mana saat itu, Dinkes Aceh menyatakan bahwa sudah ada dikirim untuk tenaga kesehatan di Aceh dari bulan Januari hingga Juni tahun 2021 yang akan ditransfer ke rekening mereka masing-masing, namun hal itu belum kita ketahui sudah disalurkan apa belum," ujarnya.

Informasi yang diperoleh, kata Iskandar, Inspektorat sedang melakukan verifikasi di lapangan.

"Nanti kita tunggu saja apa betul sudah dikirim apa belum," ujarnya.


Namun untuk ke depan, pihaknya memastikan akan membawa persoalan ini ke rapat paripurna, di mana teguran dari Mendagri tersebut dinilai satu hal yang sangat memalukan bagi Aceh.

"Sangat daif jika dari 19 pemda itu Aceh termasuk di dalamnya, anggaran ada tapi kenapa tidak direalisasikan, atau jangan-jangan sudah direalisasikan ke tempat lain atau bagaimana, ini nanti akan kita bahas di paripurna mendatang," ujarnya.

Sebelumnya diketahui Mendagri Tito Karnavian menyampaikan teguran tertulis untuk 19 pemda karena realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah. Padahal dananya ada.


"Kami sudah menyisir dan sudah rapat berkali-kali dengan kepala daerah masih belum ada, apa ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan COVID dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan masih belum banyak berubah," kata Tito.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu 17 juli 2021 terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat. Tito menyebut teguran tertulis itu disampaikan kepada 19 provinsi, di mana satu di antaranya Provinsi Aceh.(*)

Artikel : Beritakini.co