Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

'Pemegang Rekor' Kasus Korupsi Menurut Jenis Perkara dan Pelaku.

 


Infoacehtimur.com / Nasional - Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin membuka data yang menunjukkan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dalam kurun waktu 2004 sampai Mei 2020.


Data yang dipaparkan, melansir Tempo.co, sektor swasta menempati peringkat tertinggi dalam kasus korupsi di Indonesia, selanjutnya diikuti oleh kasus korupsi oleh DPR pada posisi kedua.


Kasus korupsi oleh sektor swasta sejumlah 297 kasus korupsi. Sedangkan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh DPR dengan sebanyak 257 kasus.


Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK menilai keterlibatan swasta sebagai pelaku pidana korupsi seringkali diakibatkan oleh kepentingan bisnis yang berkaitan dengan perizinan. Jenis perkara korupsi yang paling sering menjerat sektor swasta adalah perkara suap.



“Keterlibatan swasta dalam menyumbang tindak pidana korupsi cukup signifikan,” ujar Aminudin dalam seminar, melansir redaksi Tempo (30/7).


Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pelaku:

1. Sektor Swasta

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dan, sektor lainnya.


Sejurus dengan pernyataan tersebut, diketahui bahwa sejak 2004, 'pemegang rekor' tertinggi tindak pidana korupsi berdasarkan Jenis Perkara (JP) dipegang oleh perkara penyuapan.



Akumulasi perkara suap, terhitung sejak tahun 2004-2020, berjumlah 739 kasus dengan total perkara korupsi secara keseluruhan adalah sebanyak 1.122 kasus.


Selanjutnya, kasus berdasarkan Jenis Perkara (JP) posisi kedua ialah perkara pengadaan barang/jasa, dengan jumlah total kasus sebanyak 236 (dari tahun 2004-2020).


Kasus Korupsi Berdasarkan Perkara:

1. Perkara Penyuapan (sogok menyogok)

2. Perkara Pengadaan Barang/Jasa

dan, perkara lainnya.



Berkaca dari track record tersebut, perbaikan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat terkait proses perizinan dan lainnya adalah target strategi yang harus disukseskan oleh KPK agar korupsi dapat 'terbeeantaskan'.


Perbaikan kebijakan yang dimaksud adalah memperbaiki regulasi (peraturan) supaya dapat melahirkan perizinan yang efektif dan bebas korupsi. Solusi ini memiliki kaitan yang erat dengan tingginya kasus suap dalam permasalahan perizinan.


Mengutip sumber, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, penyebab tingginya kasus korupsi yang menjerat swasta biasanya terjadi karena terpaksa. Berdasarkan dialog dengan para pengusaha, para pelaku usaha ingin mendapatkan perizinan secara cepat.


“Sebetulnya banyak kegiatan dunia usaha yang mereka merasa menjadi korban peras oleh birokrat,” ujar Alexander, mengutip redaksi Tempo.co (30/7).