Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Pemerintah Aceh Ambil Alih Blok B, Lapangan Rantau dan Pereulak saat Ini Masih Dikuasai oleh Pertamina

Foto Dok Iskandar Al-Farlaky


INFOACEHTIMUR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meminta Pemerintah Aceh tidak perlu euforia dengan keputusan Menteri ESDM yang menyetujui alih kelola pengelolaan blok B di Aceh Utara.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM telah menyetujui alih kelola minyak dan gas (migas) di Blok North Sumatera B (NSB) atau sering disebut Blok B di Aceh Utara dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kepada PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Namun, menurut anggota DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, masih ada persoalan lebih nyata dan perlu turun tangan Pemerintah Aceh bersama Kementerian ESDM sebagai perwakilan Pemerintah.

“Yaitu persoalan lapangan Rantau (Aceh Tamiang) dan Peureulak (Aceh Timur), yang saat ini masih dikuasai oleh Pertamina EP di bawah kendali SKK MIGAS,” kata Al-Farlaky, Jumat 09 Juli 2021 di Banda Aceh.


Menurut Politisi Partai Aceh itu, sesuai dengan PP 23/2015 Tentang Pengelolaan Bersama Hulu Migas di Aceh, wilayah kewenangan Aceh itu meliputi darat hingga 12 mil laut dari pantai terluar.

Namun hingga saat ini, belum ada peralihan dari SKK MIGAS kepada BPMA terhadap lapangan-lapangan minyak dan gas bumi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

“Alhasil, Aceh tidak punya kewenangan sama sekali terhadap tiga lapangan tersebut. Ini nyata-nyata melanggar PP 23/2015, sehingga akan menimbulkan kesan bahwa Pemerintah tidak sepenuh hati melakukan implementasi terhadap kewenangan Aceh,” jelasnya.

Putra asli Peureulak Kabupaten Aceh Timur itu menuturkan, di sisi lain terkesan Pemerintah Aceh juga tidak melakukan lobi-lobi yang strategis untuk melakukan peralihan kewenangan tersebut.

Dirinya selaku wakil rakyat Aceh parlemen meminta dengan tegas agar Pemerintah Aceh dan Kementerian ESDM segera melakukan pengalihan kewenangan tersebut.

“Sehingga, BPMA sebagai lembaga yang sah untuk melakukan pengendalian di wilayah tersebut dapat bekerja dengan segera sesuai PP 23/2015,” pungkas Al-Farlaky.(/MediaResmi)