Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Pencaplokan Tanah Tenggulun Tamiang Oleh Warga Sumut, Wali Nanggroe Beri Waktu Tiga Bulan kepada Pemerintah Aceh untuk Menyelesaikannya

Serambinews.com / Abu Razak (dua kanan) berdampingan dengan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon usai meninjau kawasan Tenggulun yang telah dieksekusi PN Stabat, Minggu (4/7/2021) 




Infoacehtimur.com / Kuala Simpang – Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar memberi waktu selambatnya tiga bulan untuk Pemerintah Aceh menyelesaikan kasus pencaplokan sebagian kawasan Tenggulun, Aceh Tamiang oleh seorang warga Sumatera Utara.

Limit waktu ini diberikan agar masyarakat Aceh yang telah menggarap lahan di kawasan itu memiliki kepastian hukum dan menghindari terjadinya bentrokan.

“Dan yang terpenting jangan sampai ada nyawa melayang, karena saya dapat informasi ternyata tahun lalu sudah ada yang bacok-bacokan,” kata staf khusus Wali Nanggroe, Abu Razak, Minggu (4/7/20210.


Abu Razak mengaku sudah meninjau titik sengketa yang berada di Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang pada Kamis (1/7/2021) lalu.

Dia mengakui banyak kejanggalan ditemukannya, misalnya plang klaim pemilikan atas nama Bukhari yang mendapat restu dari PN Stabat untuk menguasai lahan seluas 11 ribu hektare.

“Pertanyaannya, apa memang dibenarkan di republik ini atas nama pribadi memiliki lahan seluas itu. Saya rasa BPN di Langkat terlalu berani mengeluarkan kebijakan ini,” kata dia.


Sejumlah tokoh masyarakat Tenggulun yang ditemuinya menceritakan kawasan itu sudah sejak lama digarap oleh masyarakat, namun tidak pernah diberi izin karena alasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

“Tiba-tiba ada satu warga Sumatera Utara diberi izin memiliki tanah 11 ribu hektera dan membuat 300 masyarakat lokal yang sudah lebih dahulu membuka lahan terusir dan dilarang masuk ke lokasi,” ungkapnya.

Abu Razak mengatakan seluruh temuan ini langsung dilaporkannya ke Wali Nanggroe untuk dibahas bersama Gubernur Aceh, BPN Aceh dan sejumlah pihak yang berkompeten dalam persoalan ini.


Menurutnya persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk segera diselesaikan selambatnya tiga bulan.

“Dua atau tiga bulan ini harus selesai, tidak mungkin bertele-tele. Harus ada keputusan tegas apakah miliki kita atau milik orang itu (Langkat),” tegasnya.

Dia menambahkan persoalan ini telah merusak komitmen Wali Nanggore Malik Mahmud AL Haytar dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menyelesaikan tapal batas merujuk MoU Helsinki 1 Juli 1956.

“Wali Nanggroe dan Gubernur Sumatera Utara sudah bertemu karena belum jelas titik perbatasan, belum lagi ada pembahasan tiba-tiba kok muncul berita Tenggulun,” ujarnya. 


Tim Forkopimda Aceh Tamiang sebelumnya telah melakukan survey dan tracking di kawasan yang telah dieksekusi PN Stabat pada Selasa (6/4/2021).

Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang Amiruddin ketika itu menjelaskan survey dan tracking ini untuk memastikan objek eksekusi PN Stabat masih berada di wilayah administratif sesuai Permendagri 28/2020.

“Dan setelah kita ambil tiga sampel titik koordinat, objek eksekusi masih berada di wilayah administratif Aceh Tamiang,” kata Amiruddin.

Proses pengambilan sampel pada titik pertama dan kedua dilalui tanpa hambatan. Hasil koordinat yang dihasilkan memastikan kawasan itu berada di wilayah administratif Aceh Tamiang.(*)

Sumber: Serambi Indonesia / Penulis: Rahmad Wiguna / Editor: Taufik Hidayat