Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Tilap Dana Desa Hingga Ratusan Juta, Inspektorat Aceh Timur Bisa Apa?

Foto. Zul/BisaApa.id


INFOACEHTIMUR.COM – Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Nomor 66/ITKAB-LHPK/2020, terdapat beberapa penyelewengan penggunaan anggaran di salah satu Desa. Sehingga mengalami kerugian mencapai Rp. 800 juta.

Banyak kegiatan fiktif, kekurangan volume dalam kegiatan fisik, tumpang tindih dana insentif dan tunjangan untuk perangkat Desa, dan masih banyak cara lain yang digunakan untuk menyelewengkan uang bersumber dari Dana Desa tersebut.

Uang selewengan itu diduga digunakan untuk kepentingan oknum Keuchik dan Kaur Keuangan Desa yang diselewengkan dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Bupati Aceh Timur telah mengirim surat teguran dan Perintah tertulis kepada yang bersangkutan, yang dikirim pada 1 April 2021 lalu, untuk mengembalikan uang tersebut.

Yang bertangungjawab punya waktu paling lama 90 hari kalender untuk mengembalikan kerugian tersebut, hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK 01/2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat pejabat lain.

Kepala Inspektorat Aceh Timur, Muhammad Faisal, SP, melalui Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Zulfakar, Se, M.Si, mengatakan bahwa, hingga saat ini belum ada tindak lanjut surat yang dikirim kepada yang bersangkutan.

“Untuk saat ini belum ada pengembalian uang tersebut, tindakan selanjutnya apakah akan kita diskusikan dengan pak Inspektur, apakah nanti diserahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) atau gimana, harusnya memang sudah layak untuk diserahkan ke APH.” ujar Zulfakar, beberapa waktu lalu.

“Sebelumnya pemeriksaan tindak lanjut itu ada dikami. Jujur kami (Inspektorat) tidak tercover, karena jumlah personil yang sangat terbatas,” sambungnya.

Perlu diketahui juga, didalam budgeting pegawai, dengan luas wilayah 957 objek pemerikasaan itu membutuhkan 135 Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dari 134 APIP itu 85 diantaranya auditor atau P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah), tapi hari ini inspektorat Aceh Timur hanya ada 28 orang Auditor dan P2UPDnya.

“Secara kuantitas personil kita saat ini sudah tidak terpenuhi, sementara untuk memenuhi 100 % kebutuhan APIP kita butuh waktu selama 20 tahun. Bisa dibilang kondisi kita saat ini sangat banyak kekurangan dari berbagai aspek,” tandas Zulfakar.

Menanggapi hal itu, Yunan Nasution salah satu Aktivis Aceh Timur meminta agar pihak Inspektorat tidak beralasan dalam melaksanakan tugasnya.

“Pihak Inspektorat jangan beralasan kekurangan personil atau apalah itu namanya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab mereka,” kata Yunan.

Sambung Yunan, ketika ada indikasi pembangkangan terhadap aturan yang berlaku teruskan saja kepada aparat penegak hukum, Rp. 800 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil, tindakan ini sudah menciderai hukum dan sumpah jabatan.

Yunan berharap Bupati Aceh Timur bisa bertindak untuk menangani masalah tersebut.

“Saya berharap Bupati Aceh Timur segera copot jabatan kepala inspektorat dan Penjarakan Keuchik korup tersebut,” pungkasnya.



(Zul/Bisaapa)