Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Aceh, Sumut Hingga Papua Belum Konsisten Lapor Aksi HAM



INFOACEHTIMUR.COM – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengungkap sejumlah daerah yang belum berpartisipasi atau sudah berpartisipasi namun belum konsisten dalam pelaporan aksi HAM pada periode 2015-2019. Di mana saja?

"Ada pemprov di generasi (RANHAM) 2015-2019 yang belum berpartisipasi dan sudah berpartisipasi namun belum konsisten dalam pelaporan aksi HAM adalah Pemprov Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin kalau ada peserta provinsi yang saya sebutkan tadi sebagai catatan sekarang generasi kelima untuk di-treatment, artinya untuk segera dilaksanakan pelaporan aksi HAM yang ada di Perpres 53," ujar Direktur Kerja Sama HAM Kemenkumham Hajerati dalam diskusi RANHAM yang disiarkan langsung di YouTube, Kamis (5/8/2021).

Selain itu, di tingkat kabupaten/kota juga ada beberapa daerah yang belum konsisten melaporkan aksi HAM ke Kemenkumham. Sementara itu, daerah yang tinggi partisipasinya dalam pelaporan HAM adalah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini berdasarkan evaluasi.

"Kemudian, pemkab/kota selama kurun 2015-2019 yang belum berpartisipasi dan sudah berpartisipasi namun belum konsisten dalam pelaporan aksi HAM daerah adalah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, Sulteng, Kalbar, NTT, dan Sulut," ungkapnya.

"Partisipasi kabupaten/kota ada kenaikan juga, memang mayoritas partisipasi tinggi di Pulau Jawa dan Sumatera, ini berdasarkan evaluasi ya, bukan ngarang," lanjutnya.

Evaluasi RANHAM 2015-2020

Lebih lanjut, Hajerati juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam pelaporan RANHAM di daerah. Salah satunya laporan di daerah masih bersifat administratif sehingga Kemenkumham saat membuat laporan ke Presiden masih kesulitan.

"Ada kendala substansi ini berupa pelaporan HAM dari kabupaten/kota masih bersifat administratif sehingga dalam menyusun laporan evaluasi kepada Presiden kita masih kesulitan, belum dapat memetakan hasil dari intervensi pelaksanaan RANHAM. Kedua, perumusan aksi HAM 2015-2019 belum didasarkan pada baseline data yang optimal, sehingga belum dapat memetakan capaian aksi yang telah memenuhi target dan sasaran outcome, jadi masih berupa data-data BPS atau laporan, jadi tidak ada data awal," ungkapnya.

Selain itu, pemahaman pemerintah daerah terhadap RANHAM ini juga masih minim. Daerah menganggap tugas dan fungsi HAM ada di Kemenkumham, padahal, lanjut Hajerati, semua pejabat negara bertanggung jawab akan HAM.

"Pemahaman pemerintah daerah terhadap substansi aksi HAM yang telah ditetapkan masih minim. Karena itu, mayoritas pemda hanya menyampaikan pelaporan berbasis administrasi. Bahwa memang ada bagian hukum daerah kurang memahami dari pada tusi (tugas dan fungsi) HAM, karena merasa HAM tusinya di Kemenkumham, padahal HAM adalah amanat konstitusi Pasal 28 i ayat 4, penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara," tegasnya.

Selain itu, ada kendala teknis yang diungkap. Kendala teknis itu berupa aplikasi pelaporan dan pergantian pejabat yang mengatasi laporan HAM serta alokasi anggaran RANHAM di darah yang minim.

Hajerati meyakini RANHAM, yang diatur pada Perpres 53/2021, bisa dilaksanakan dengan mudah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membentuk panitia nasional untuk urusan RANHAM ini. Panitia RANHAM terdiri atas kemenkumham sebagai koordinator, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemlu, Kemendagri, dan Kemensos.

"Tugasnya merencanakan, mengkoordinasi, memantau, evaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian/lembaga, pemda. Menyampaikan laporan capaian RANHAM kepada Presiden, mempublikasikan capaian RANHAM," ungkapnya.

Adapun target RANHAM pada 2021 adalah 60 persen aksi HAM memenuhi target, target 2022 menjadi 65 persen, dan di 2022 akan ada penguatan sistem monitoring dan evaluasi RANHAM. Kemudian target 2023-2024 kenaikan pelaksanaan aksi HAM.(Detikcom)