Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

'Diplomasi Toilet' dalam Perundingan Damai RI-GAM

 


Infoacehtimur.com - Tak cuma Jusuf Kalla yang pernah menggebrak meja dan berbicara dalam intonasi tinggi dalam sebuah perundingan damai, Martti Ahtisaari pun demikian. Mantan Presiden Finlandia itu menjadi mediator perundingan damai antara wakil Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu sempat terbawa emosi.


"Jika Anda tetap tidak mau melupakan ide dan pembicaraan tentang kemerdekaan, lebih baik Anda meninggalkan tempat dan pertemuan ini," ucap pemimpin Crisis Management Initiative (CMI) itu lantang. Kesabaran lelaki kelahiran 23 Juni 1937 itu berada di titik nadir, menyaksikan sikap ngeyel masing-masing pihak di meja perundingan.


"Tak ada alasan untuk berdiskusi dengan Anda semua. Anda hanya membuang-buang waktu saya. Namun, sebelum Anda pergi, saya ingin mengingatkan, Mimpi Anda untuk merdeka tidak akan pernah kesampaian," tutur Martti seperti ditulis Fenty Effendy dalam buku 'Ombak Perdamaian. Inisiatif dan Peran JK Mendamaikan Aceh'.


Sesuai judulnya, buku ini mengisahkan sepak terjang Jusuf Kalla yang mendapat mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mewujudkan perdamaian di Aceh.

Tim inti yang ditunjuk JK untuk bernegosiasi tercatat nama Hamid Awaludin dan Farid Husain, yang pernah terlibat dalam perundingan Malino I (konflik Poso) dan II (Ambon). Juga ada Sofyan Djalil, Usman Basya, I Gusti Agung Wesaka Puja, dan Laksamana Widodo AS.


Jusuf Kalla, yang saat perundingan berlangsung menjabat wakil presiden (2004-2009), berperan sebagai problem solver yang elegan dan taktis. Maklum, seperti halnya sebuah perundingan, segala hal harus dinegosiasikan.


Ketika perundingan tengah berlangsung, sebagian di antaranya di Helsinki, Finlandia, segelintir politisi di Senayan justru mencercanya. Dalam kesempatan semacam inilah JK memainkan peran dengan segenap wibawa dan argumentasinya yang logis.

Dia mengaku dapat memahami bila ada beberapa anggota tak setuju berunding dengan GAM, yang terpenting secara kelembagaan DPR dapat memahami upaya yang ditempuh pemerintah.


"Apabila tidak ada penyelesaian damai kan artinya perang habis-habisan? Jika hal itu terjadi, apakah rakyat akan mau? Apakah anggota DPR juga mau (perang habis-habisan)? Jika tidak mau terjadi perang maka harus dilakukan perundingan," papar JK kepada pers kala itu.


Dari sekian orang yang terlibat dalam perundingan, Fenty mengulas peran yang dijalankan Farid Husain. Farid Husain si Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (1976) ini disebutnya menggunakan lobi-lobi nonformal untuk melunakkan hati para petinggi GAM.



Meski jabatan formalnya adalah Direktur Jenderal di Kementerian Kesehatan, toh dia tak dengan enteng mengurusi akomodasi pihak GAM. Farid tak sungkan membelikan air minum dan kebutuhan makanan, bahkan melakukan apa yang disebut 'diplomasi toilet'.


Bila pembicaraan berlangsung kaku dan menjurus ke buntu, dia biasanya ikut menyusul ke kamar kecil ketika melihat delegasi GAM masuk ke sana.


Sambil melepas hajat, dia secara halus mengusik memori para petinggi GAM tentang suasana Aceh. Baik sebelum maupun sesudah bencana tsunami 2004. Sentuhan-sentuhan emosi semacam itu, meski disampaikan seolah sambil lalu, nyatanya mampu mengusik kesadaran mereka untuk mewujudkan perdamaian.


Sebelum ke Finlandia, tim perunding pernah bertemu dengan para petinggi GAM di Swedia. Dalam proses ini, Farid mengaku awalnya lebih banyak mendengarkan kekecewaan dan kegeraman yang dilontarkan pimpinan GAM.

"(Mereka) sampai pukul meja, saya diam saja," ungkapnya mengenang, seperti ditulis BBC. Setelah orang-orang GAM itu selesai meluapkan emosinya, dia menyampaikan persetujuannya. "Tetapi sampai kapan Anda mau marah begini?" kata Farid, mengulangi kalimat yang dia lontarkan.


Setelah melalui banyak putaran perundingan, akhirnya kesepakatan di antara kedua pihak tercapai.


Sejumlah isu yang disepakati antara lain amendemen Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), membuat Pemerintahan Aceh yang baru, dan pembentukan partai lokal.


Semua itu tertuang dalam Memorandum of Understanding between The Government of Indonesia and Free Aceh Movement (Nota Kesepahaman antara Indonesia dan GAM). Naskah MoU ditandatangani oleh kedua delegasi di Smolna, The Government Banquet Hall, Etalaesplanadi 6, di pinggir Kota Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Penulis: Sudrajat