Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Jika di Gagalkan Realisasi Jalan Peureulak-Lokop Perbatasan Gayo Lues, Al-Farlaky Akan Gugat Pemerintah Aceh

Foto dok Instagram/@iskandaralfarlaky



INFOACEHTIMUR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar Usman Al Farlaky menegaskan akan menggugat Pemerintah Aceh jika tidak merealiasaikan Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues.

Hal itu disampaikan Iskandar dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2020 pada Sabtu, 7 Agustus 2021 lalu.

"Saya katakan hari ini, jika ini gagal, dan ada persoalan lain yang menghambat ini, saya pastikan saya akan menggugat Pemerintah Aceh, sendiri, selaku perwakilan rakyat dari Aceh Timur," kata Iskandar.

Iskandar mengatakan bahwa alasan Pemerintah Aceh bahwa terdapat temuan dugaan persekongkolan pada proses pemilihan rekanan pada 2020 lalu, mengandung tanda tanya.

Di mana BPKP Perwakilan Aceh telah mengungkapkan dugaan tersebut pada 2020 lalu. "Mengapa tidak ditender ulang saat itu," katanya.

Itulah sebabnya, kata Iskandar, patut diduga ada "persoalan lain" yang disembunyikan Pemerintah Aceh sehingga berakibatkan pada lambatnya realisasi realisasi proyek Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues tersebut.

Di mana proyek tahun jamak yang dibagi dalam tiga segmen tersebut, hingga kini baru satu segmen yang telah berjalan yakni segmen 2.

"Namun sayangnya 'persoalan lain' itu tidak pernah diberitahukan ke DPRA, saya mengerti psikologis gubernur dan TAPA, tapi jangan gara-gara hal lain itu pula masyarakat saya dikorbankan," katanya.

Atas dasar alasan itu pula DPRA terus mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak membatalkan pembangunan jalan yang telah lama diimpikan oleh masyarakat pedalaman Aceh Timur tersebut.

"Apapun ceritanya jalan itu harus dibangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terlepas dari banyak masalah tender yang diungkapkan Pemerintah Aceh," kata Iskandar di konfirmasi ulang BERITAKINI.CO, Senin (9/8/2021).

Menurut politisi Partai Aceh itu, jika proyek jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan kabupaten di Pedalaman Aceh timur tersebut dinyatakan gagal,artinya Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah juga dinyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan MoU yang telah ditetapkan bersama DPRA.

"Di mana MoU itu berbunyi setiap kegiatan dari proyek multi years harus dituntaskan dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung dari tahun 2020,2021,2022," katanya.

Maka dari itu tidak ada alasan lain yang bisa diutarakan oleh pemerintah selain menyelesaikan pembangunan jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues.

"Ini akan kita tagih, kita tidak mau tahu, masalah tender ulang atau tidak urusan mereka, 2022 jalan itu harus tuntas," katanya.***



(Artikel/Beritakini)