Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

KPK Disebut ‘Anti Koreksi’ Setelah Mengeluarkan Sikap Atas Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI

Wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) bersama Plt.Kabiro SDM, Yonathan Demme T. (kiri) dan Juru Bicara, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021. KPK sebagai pihak terlapor menyatakan keberatan dan menolak rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Ombudsman RI terkait laporan pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti proses tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto



Infoacehtimur.com / Nasional - Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) telah dirilis dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun telah menyatakan sikap atas LAHP tersebut oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (5/8/2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan beberapa poin yang menyatakan keberatan atas pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman RI terkait hak pelapor dan hak pemeriksaan. KPK menyatakan bahwa perwakilan pegawai KPK yang mengajukan pelaporan tersebut tidak memiliki hak untuk melaporkan penyelenggaraan TWK. KPK juga menilai Ombudsman telah melakukan pelanggaran hukum dengan memeriksa laporan yang sedang ditangani pengadilan.



Laporan pengadilan dimaksud ialah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2020 yang saat ini sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Agung (MA).

“Peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan dan penetapan hasil TWK, itu bukan perkara pelayanan publik” kata Ghufron.
Lebih lanjut, terkait dengan kontrak backdate misalnya, menurut Ghufron, hal itu tidak memiliki konsekuensi hukum dengan keabsahan TWK dan hasilnya.



-Dinilai Tak Berdasar

Merespons keberatan KPK atas LAHP tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai tudingan KPK itu tidak berdasar. Bivitri mengatakan, sesuai Undang-Undang Ombudsman RI, pemeriksaan terkait tindakan malaadministrasi di kementerian atau lembaga tidak ada hubungannya dengan (MA).

“Yang dinilai MA kan norma sebuah peraturan dalam hal ini, perkom, apakah sudah sesuai dengan norma peraturan di atasnya atau tidak. Apapun hasil MA nanti, tidak ada pengaruhnya pada rekomendasi ORI, karena objek pemeriksaan dan wewenangnya memang beda,” kata Bivitri kepada Kompas.com, Jumat (6/8/2021).

Menurut Bivitri, KPK berusaha merebut wacara publik dengan pernyataan-penyataan yang mengiring seakan-akan Ombudsman salah.


“KPK seakan-akan galak menunjukkan taringnya pada tempat yang salah, bukan ke koruptor tetapi ke sesama lembaga negara yang sedang berusaha mengoreksi tindakannya yang salah,” ucap Bivitri.
-Disebut antikoreksi

Tim 75 mengaku tidak terkejut atas keberatan KPK terkait LAHP Ombudsman RI mengenai malaadministrasi penyelenggaran TWK). Tim 75 merupakan kelompok pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK untuk proses alih status menjadi ASN.

"Sikap ini, kami lihat sebagai sikap antikoreksi," kata perwakilan Tim 75 sekaligus Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, kepada Kompas.com, Jumat.


Menurut Yudi, KPK sebagai lembaga penegak hukum sudah sepatutnya taat hukum, tanpa pilih-pilih terhadap aturan mana yang harus ditaati.

Atas keberatan tersebut, Yudi menilai pernyataan bahwa KPK memperjuangan hak dan nasib 75 pegawai hanya dalih dan retorika belaka.

Padahal, menurut dia, pimpinan KPK seharusnya menjadikan rekomendasi Ombudsman sebagai dasar memperjelas status 75 pegawai sesuai dengan Revisi UU KPK, Putusan MK, dan arahan Presiden.

"Sehingga 75 pegawai tersebut bisa segera kembali bekerja melaksanakan tupoksinya dalam memberantas korupsi di Indonesia," ujar Yudi.(*)