Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Tambahan Beras 10kg Sudah Mulai Dibagikan, Bantuan PKH Tahap 3 'dah sampe mana ?'

Foto : Ilustrasi

Infoacehtimur.com / Idi Rayek -
Bantuan Sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat setidaknya terbagi dalam 3 (tiga) jenis bantuan. Ketiga jenis bansos tersebut ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) atau Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang seluruhnya berada dibawah naungan Kementerian Sosial republik Indonesia. 

Penyaluran Bantuan Sosial tersebut, untuk Provinsi Aceh sepenuhnya disalurkan melalui PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Bank BSI sebagai 'pemain tunggal' untuk penyalur ketiga jenis bansos tersebut merupakan buah dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Namun dalam perjalanannnya, merujuk pernyataan Mensos Risma, realisasi bantuan sosial melalui bank hasil marger itu sempat tertunda selama 2 bulan. 


Sebagai informasi, periode penyaluran Bansos PKH tahap ketiga dimulai dari bulan juli hingga september namun hingga akhir bulan juli diketahui bantuan sosial dari Program PKH belum tersalurkan ke penerima (KPM). 

Di Aceh Timur, proses penyaluran bantuan yang 'didampingi' oleh petugas PKH yang tengah digodok saat ini adalah penyaluran bantuan tambahan beras 10 Kg bagi KPM sejumlah 26.862 KPM sedangkan Bantuan PKH sendiri juga masih 'dalam perjalanan' alias belum siap untuk direalisasikan karena menghadapi berbagai 'halang rintang'. 

Penyerahai bantuan beras secara simbolis bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Aceh Timur sudah dilakukan sejak selasa (02/8) dan diupayakan proses penyaluran dapat selesai secara menyeluruh pada hari minggu ini (08/8). 


Koordinator PKH Aceh Timur mengungkapkan, 'halang rintang' yang dihadapi oleh tim PKH ssaat ini adalah proses padanan data penerima/KPM. 

“sejauh ini, 11.468 data KPM sudah keluar SP2D (surat perintah pencairan dana), angka itu sudah ada di bank, namun itu belum jumlah total. Bank BSI akan menyalurkannya ketika total data sudah valid” kata Saiful fahmi. 

SP2D diperoleh setelah melalui serangkaian proses, dimulai dari data ePKH dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), setelah itu data DTKS dipadankan dengan data Penduduk dan catatan sipil (Dukcapil) untuk memastikan ketepatan dalam penyaluran bantuan. Setelah proses tersebut selsai barulah kemudian Kementerian Sosial mengeluarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk penyaluran bantuan melalui jasa bank. 


“kami turut berharap kepada Keuchik supaya dapat lebih optimal dalam memperbaharui data kemiskinan agar proses validasi yang panjang itu tidak terhambat dan penerima bantuan PKH selalu sesuai dengan kondisi penerima” pinta Korkab PKH Aceh Timur. 

Ia mengungkapkan kejadian yang pernah ditemukan dilapangan seperti kasus terdatanya orang yang telah meninggal kedalam data penerima bantuan merupakan kerancuan yang berdasar dari tidak terupgrade data kemiskinan di tingkat desa. 


Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Aceh Timur berjumlah 22.546 KPM dan sebanyak 11.468 KPM sudah diperoleh surat perintah pencairan dana (SP2D) disebabkan belum tuntasnya tahapan pemutakhiran data. 

PKH Aceh Timur dalam tahun 2021 telah menyalurkan bantuan PKH sejumlah Rp 40.420.550.000, masing-masing tahap 1 sejumlah Rp 19,5 Milyar dan tahap 2 sejumlah Rp 20,8 Milyar dengan total jumlah penerima 44.013 penerima/KPM.(*)