Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

BPK Temukan Rp 146,69 Triliun Anggaran Tak Dipublis Kemenkeu. Mari Intip Pengguna Anggarannya.

 


Infoacehtimur.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait biaya program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020. Laporan tersebut menunjukkan adanya anggaran biaya yang belum dimasukkan kedalam biaya yang dipublikasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Anggaran biaya PC-PEN yang dipublikasikan Kemenkeu sebesar Rp 695,2 triliun namun total anggaran berdasarkan temuan BPK mencapai Rp 841,89 triliun, artinya ada Rp 146,69 triliun yang tidak/belum dipublikasikan.




"Kementerian Keuangan belum melakukan identifikasi dan kodifikasi secara menyeluruh biaya-biaya terkait program PC-PEN dalam APBN 2020," kata Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR pada 6 September 2021.


Walhasil melansir Tempo.co, Kemenkeu angkat bicara pada 9 September 2021 biaya sekitar Rp 146,69 triliun di temuan BPK ini setelah ada pemberitaan di media.


"Perlu diluruskan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulis, mengutip Tempo.co.


Menurut dia, pemerintah telah melaporkan secara transparan dan akuntable seluruh realisasi belanja APBN 2020 melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. Baik yang Rp 695,2 triliun, maupun Rp 146,69 triliun.



Menurut Puspa, anggaran Rp 695,2 triliun adalah alokasi anggaran bersifat prioritas dan memberi dampak signifikan bagi penanganan Covid. Oleh karena itu, setiap realisasi dan outputnya perlu diberi tagging alias penandaan khusus untuk memudahkan pemantauan.


Sementara anggaran Rp 146,69 triliun tidak termasuk prioritas tersebut, tapi masih terkait dengan kebijakan penanganan Covid. Penggunaannya untuk penanganan Covid di internal kementerian lembaga, biaya burden sharing dengan Bank Indonesia, hingga belanja subsidi.



"Walaupun tidak dilakukan tagging, namun dapat dipastikan terhadap realisasi belanja ini juga telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2020 (audited)," kata Puspa.


Di sisi lain, temuan ini sudah dimuat BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020. Di dalamnya, dijelaskan penggunaan biaya Rp 146,69 triliun di luar skema Rp 695,2 triliun ini.


Pertama untuk pajak sampai kas Badan Layanan Umum (BLU) dengan total Rp 27,3 triliun.


Selanjutnya >

Sumber: Tempo.co