Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

BPKD Aceh Timur Digugat ke PTUN

Ilustrasi. Foto: Net


Infoacehtimur.com / Idi Rayeuk - Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) menggugat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait tidak dipenuhi permohonan data aset dan PAD.

Ketua GMPK, Khaidir kepada AJNN, Sabtu (11/9/2021) mengatakan, langkah gugatan tersebut diambil karena dinilai pihak BPKD Kabupaten Aceh Timur sangat tertutup untuk memberikan informasi.

"Data aset dan PAD Kabupaten Aceh Timur telah saya mohon sejak tahun 2020, namun hingga sekarang belum ada kejelasan," kata Khaidir.


Padahal, kata Khaidir, data aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Timur tersebut dimohon karena GMPK ingin membantu pemerintah mengawal PAD dan mendata aset Aceh Timur supaya tidak disalahgunakan.

"Niat kami baik, karena ingin mengawal anggaran pemeliharaan supaya tepat sasaran," ujarnya.

Khaidir mengaku sangat menyesalkan dan menyangkan tindakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Timur Irfan Kamal selaku pembantu PPID utama Kabupaten Aceh Timur yang mengabaikan UU No 14 Tahun 2008 dan Putusan Komisi Informasi Aceh.


"Ulahnya yang sangat tertutup dengan informasi telah membuat citra pemerintahan tercoreng dimata publik," sebut Khaidir.

Menurut Khaidir, sikap Irfan Kamal yang tidak memberikan data aset dan PAD Aceh Timur seperti dimohon pihaknya (GMPK-red) sangat tidak etis dan memalukan mengingat keterbukaan informasi publik harus dilakukan guna terhindar dari asumsi-asumsi negatif.

"ASN sudah disumpah serta digaji oleh negara untuk senantiasa berkerja secara profesional, terbuka dan patuh kepada undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia," kata Khaidir.


Khaidir meminta kepada Bupati dan Sekda Aceh Timur untuk menegur Kepala BPKD Irfan Kamal dan bila perlu memberikan sanksi berat kepada setiap OPD yang mengabaikan UU KIP yang berujung gugatan ke Komisi Informasi Aceh dan ke Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara (PTUN) di Banda Aceh.

"Gugatannya sudah kami daftar dan kami akan konsisten dalam memperjuangkan keterbukaan informasi publik dengan terus mendorong badan publik terbuka dangan cara mensosialisasikan ke seluruh OPD di Aceh Timur," ungkapnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur Irfan Kamal yang dikonfirmasi AJNN via pesan WhatsApp hingga berita ini terkirim belum ada balasan. Pesan hanya dibaca saja.


Sumber: AJNN.net / Editor: Fauzul Husni / Author: Asrul