Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Opsi TNI-POLRI Boleh Menjabat Pj. Gubernur. Kemendagri: Kondisi dan Pengalaman Sebelumnya di Daerah Jadi Pertimbangan.

 


Infoacehtimur - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengatur bahwa tidak ada pilkada hingga 2024. Setiap daerah yang masa jabatan kepala daerah habis pada 2022 dan 2023 akan dipimpin penjabat (Pj.) kepala daerah.


Pemerinta RI akan menunjuk penjabat kepala daerah di 271 daerah (provinsi/kabupaten) mulai tahun 2022. Kebijakan terkait penunjukan kepala daerah ini merujuk peralihan kepemimpinan menuju Pilkada Serentak 2024.


Pemerintah RI ditengarai membuka opsi untuk penunjukan TNI-Polri sebagai penjabat setingkat Gubernur. Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mengkhawatirkan kembalinya Dwifungsi TNI-POLRI yang telah dihapus pascareformasi 1998.


Mengutip CNN Indonesia, Wakil Koordinator Kontras Arif Nur Fikri menilai keterlibata  TNI-Polri akan terlalu banyak mencampuri urusan sipil. Menurutnya, hal itu pernah terjadi para era Orde Baru (Orba).


"Salah satu alasan dulu dwifungsi ABRI dihapuskan karena saat itu ABRI itu terlalu sibuk mengurus urusan sipil ketimbang mengurus bagaimana tupoksinya dia yang diamanatkan undang-undang. Jangan sampai ini terulang kembali," kata Arif melansir redaksi CNN Sabtu (25/9).


KontraS turut menegaskan kembali bahwa Undang-Undang TNI dan Polri juga mengatur aparat TNI-Polri hanya boleh menduduki jabatan sipil jika telah mengundurkan diri. Pengecualian dibuat bagi prajurit TNI aktif yang bertugas di sejumlah kementerian/lembaga terkait pertahanan.


Lain hal dengan penegasan KontraS, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa opsi penunjukan TNI-Polri untuk menjadi penjabat (Pj.) kepala daerah dilakukan atas pertimbangan pengalaman sebelumnya dan kondisi di daerah tertentu. 


Yang paling utama adalah kita memperhatikan aturan. Bagaimana diatur, baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah, itu yang kita lakukan terlebih dahulu," ucap Kapuspen Kemendagri Benni Irwan saat dihubungi insan pers nasional (24/9).


Kapuspen Kemendagri Benni Irwan turut mengaku akan menindaklanjuti saran para ahli untuk menghindari penunjukan TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.(Kuta)