Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Rumah Duafa Batal, Gubernur Minta Maaf

Ilustrasi

* DPRA tak Setujui Perubahan Anggaran

* Insentif Imum Mukim, Camat, dan Nakes Terancam

Infoacehtimur.com / Banda Aceh - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat calon penerima rumah bantuan.

Pasalnya, pembangunan rumah duafa yang direncanakan akhir tahun ini, batal dilanjutkan karena DPRA menolak dilakukan perubahan anggaran (APBA 2021).


Permintaan maaf Gubernur Nova tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Senin (27/9/2021).

“Pak Gubernur menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Aceh, karena tidak memenuhi janji yang sudah disampaikan. Pembangunan rumah duafa tidak jadi kita lanjutkan akhir tahun ini,” kata MTA kepada Serambi.

MTA menjelaskan, pembangunan rumah duafa itu batal dilanjutkan karena sampai tanggal 27 September 2021 belum ada kejelasan dari DPRA terkait dengan rencana perubahan APBA 2021.


Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA



Menurut MTA, KUA PPAS perubahan tidak bisa diajukan tanpa adanya kepastian pelaksanaan perubahan.

Sementara sesuai dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, disebutkan bahwa paling telat 30 September harus adanya persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah untuk perubahan.

“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh menyatakan ‘tutup buku’ untuk perubahan, mengingat waktu yang tersisa tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembahasan,” tegas MTA.

Dengan tidak adanya perubahan, maka insentif imum mukim dan camat juga tidak dapat direalisasikan, termasuk insentif tenaga kesehatan (nakes) kabupaten/kota.

“Sebab insentif tersebut sifatnya bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh ke kabupaten/kota,” jelas Jubir Pemerintah Aceh ini.


Dilanjutkan 2022

Saat ini, lanjut MTA, Pemerintah Aceh hanya menunggu respons dari dewan terkait pembahasan APBA 2022.

MTA menyatakan, pemerintah sudah menyerahkan draf rancangan KUA-PPAS tahun 2022 kepada Pimpinan DPRA melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) sejak Juli 2021.

"Kalau pun pembangunan rumah duafa tidak bisa kita lanjutkan pada perubahan, maka kita fokuskan saja pada APBA 2022. Tidak usah lagi kita berdebat pada persoalan yang membuat masyarakat kecewa. Kami berharap DPRA segera membahas KUA-PPAS 2022," ujarnya.

Menurut MTA, menyegerakan pembahasan APBA 2022 sejak dini akan menghasilkan APBA yang benar-benar baik karena mempunyai waktu yang relatif lama untuk dibahas bersama.


"Dewan dan eksekutif bisa membedah setiap usulan SKPA secara cermat dan benar-benar berpihak kepada rakyat," pungkas MTA.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh berkomitmen akan melanjutkan pembangunan rumah duafa melalui APBA-P tahun 2021.

Tetapi rencana itu masih belum jelas, karena dewan di DPRA belum satu suara.

Sikap anggota dewan terpecah, sebagian setuju dan sebagian lagi menolak dilakukan perubahan anggaran.

Bahkan, dari empat unsur pimpinan DPRA, hanya Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin yang menolak, sedangkan tiga wakil ketua sepakat adanya perubahan.

Menurut Dahlan, tidak dibahasnya APBA-P 2021 karena terbentur aturan yang ada.

Sebab, pembahasan perubahan baru bisa dilakukan jika qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA tahun 2020 disahkan, bukan di Pergub seperti saat ini.


Sementara, wakil ketua DPRA bersama enam dari sembilan fraksi di DPRA sepakat adanya perubahan, begitu juga dengan Pemerintah Aceh.

Mereka yang sepakat berdalih, pihak Kemendagri tidak menyoalkan alasan yang disampaikan Dahlan.

Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan Dinas Perkim Aceh juga sudah menjamin bisa membangun 4.000-5.000 rumah pada perubahan anggaran tahun ini.

Tapi DPRA secara kelembagaan tidak memberikan jawaban apapun atas rencana dimaksud.(mas)

Sumber: Serambi Indonesia / Editor: bakri