Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Vaksinasi Covid-19 Tanggung Jawab Siapa?

Hanifah Hasnur, S.Pd., SKM., MKM, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh




Oleh Hanifah Hasnur, S.Pd., SKM., MKM, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh

Pekan lalu CNN Indonesia merilis berita yang cukup mengagetkan dimana saat ini Banda Aceh merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia yang masih zona merah. Zona merah dicantolkan ke Kota Banda Aceh bukan tanpa alasan. Peta zonasi risiko ini dihitung berdasarkan indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan scoring dan pembobotan.

Indikator yang digunakan adalah indikator epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Aceh sendiri masuk dalam deretan sepuluh besar provinsi yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi harian di Indonesia. Positivity rate Aceh mencapai angka 51,55 persen. Padahal, dari segi positivity rate mingguan nasional, angkanya sudah turun di angka 18,15 persen. Maka dapat disimpulkan, Positivity Rate Aceh saat ini 10 kali lipat di atas standar yang dikeluarkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) yaitu maksimal 5%.

Bila melihat kasus covid-19 yang tinggi saat ini di Aceh, sudah selayaknya penanggulangan kasus Covid-19 di Aceh bukan lagi hanya problema satu orang tetapi merupakan masalah segenap pihak. Mau tidak mau, masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta harus sama-sama saling peduli. Semangat menempatkan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi dibutuhkan guna mempercepat penurunan kasus Covid-19 di Aceh.

Masyarakat anti vaksin dan anti protokol Kesehatan Logika kita sungguh sangat waras bila dikaitkan dengan upaya bersama menghentikan kasus Covid-19 saat ini. Ketika virus Covid-19 telah terbukti menyebar secara cepat melalui percikan droplet baik saat bersin maupun batuk. Maka, kewajiban setiap orang untuk menggunakan masker agar dia tidak terkena droplet maupun menggenai dropletnya kepada orang lain.

Orang-orang tua kita yang masuk dalam usia lansia yang rentan tertular adalah yang paling fatal konsekuensinya. Sudah semestinya kita menjaga mereka dengan menerapkan prokes yang ketat. Orang-orang yang masih muda dengan sistem imun yang baik, mungkin saja merupakan salah satu Orang Tanpa Gejala (OTG) yang masih aktif virus Covid-19 dalam tubuhnya dan bisa menularkan ke orang lain, termasuk kepada orang tuanya.


Sejauh ini, jumlah orang yang melakukan test rapid ataupun SWAB mandiri juga masih rendah, sehingga tidak mengetahui dirinya dalam kondisi positif Covid-19 sehingga sangat besar kemungkinanan ia menularkannya kepada orang lain dengan mudah bila tidak melakukan prokes yang ketat.

Begitu juga dengan vaksinasi covid-19 yang secara ilmiah telah dibuktikan dari beberapa penelitian dapat menurunkan angka kematian karena Covid-19, dimana yang sudah divaksinasi dan kemudian terinfeksi virus akan lebih besar kemungkinan sembuh dan tingkat keparahan kesakitan karena terinfeksi menjadi lebih rendah.

Penulis berpikir, sampai di sini sudah cukup alasan yang logis untuk berhenti menjadi anti-protokol kesehatan dan antivaksin. Ini bukan lagi keperluan kita satu orang tetapi keperluan banyak orang.

Penulis paham masih banyak sekali pertanyaan berseliweran tentang vaksin dan tentang masker, mulai dari mengapa dipaksa? Apakah vaksin itu cukup efektif? Atau pertanyaan ekstrim baru-baru ini mengapa harus diikat dengan punishment dan mempertanyakan ajakan vaksinasi itu tanggung jawab siapa?

Masyarakat saat ini tingkat literasinya sudah tinggi, kemampuan baca dan analisanya sudah sangat tajam, terbukti dengan mudahnya masyarakat mengakses informasi di internet dan memberi pendapat. Sudah selayaknya masyarakat mencari informasi yang benar dari ahlinya, dari sumber yang terpercaya, dan tidak sembarang mempercayai berita yang tidak benar alias hoax dan menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain tanpa mengecek kebenarannya.

Tanggung Jawab siapa?

Akhir-akhir ini, kita mendengar ada yang mengatakan bahwa vaksinasi massal itu tidak etis dipaksakan di sekolah apalagi kalau dikaitkan dengan pencopotan jabatan kepala sekolah apabila tidak memenuhi capaian yang ditetapkan.

Pemikiran seperti ini jelas melukai semangat gotong-royong yang selama ini kita bangun bahwa setiap hal yang menyangkut kepentingan umat bukankah sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama? Bukankah hal-hal yang menyangkut kebaikan orang banyak seharusnya tidak dibebankan kepada instansi tertentu saja?

Dikarenakan vaksinasi Covid-19 menyangkut kehidupan banyak orang, terlalu egois rasanya kalau tugas ajakan vaksinasi Covid-19 dikotak-kotakkan dan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja.

Di saat UNICEF mengeluarkan ajakan bersama untuk memenuhi hak anak di dunia untuk kembali bisa melakukan proses belajar tatap muka. Sebaliknya, kita masih saja beradu argumen mempertanyakan ajakan vaksin ini tanggung jawab siapa. Terlalu ironis rasanya, apabila masih ada yang berpikir vaksinasi Covid-19 tidak perlu dipaksakan dan dibiarkan saja kasus Covid-19 naik turun di Aceh dan cukup dipikirkan oleh instansi kesehatan saja.

Di negara-negara maju sendiri, sudah banyak yang menyelenggarakan acara-acara besar yang mengumpulkan banyak orang. Misalnya, negara-negara di Eropa yang berani menggelar pertandingan bola yang ditonton ribuan orang, atau konser di tempat umum yang diselenggarakan di New York baru-baru ini. Hal ini jelas dikarenakan negara-negara di dunia sudah cukup mencapai 70 persen minimal masyarakatnya yang sudah divaksin.

Sementara itu, melirik kepada data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Aceh per tanggal 15 Agustus 2021, capaian vaksinasi di Aceh masih jauh dari angka yang ditargetkan. Dari total Sasaran 4 juta jiwa yang seharusnya divaksin di Aceh, baru 711.263 orang yang divaksin tahap pertama, 353.679 tahap kedua, dan 2.431 tahap ketiga. Angka yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Aceh menunjukkan bahwa sampai bulan Agustus yang lalu, total masyarakat yang melakukan vaksinasi baru sekitar 25%.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa untuk bisa kembalinya ke kehidupan yang normal, dibukanya kembali sekolah tatap muka dan dapat menyelenggarakan acara-acara yang mengundang kerumunan, maka mutlak dibutuhkan capaian vaksinasi 70% minimal.

Pentingnya hal ini dipahami bersama dan secara bahu membahu harus dijadikan sebagai tanggung jawab bersama. Sehingga pertanyaan tentang untuk Aceh dapat mencapai angka capaian vaksinasi 70% itu tanggung jawab siapa? Jawabannya adalah tanggung jawab kita semua, pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Ada kemungkinan untuk kita memiliki rasa simpati untuk orang-orang yang belum vaksinasi karena tidak diizinkan oleh atasan tempat kerjanya atau kondisi emergensi lainnya seperti memiliki penyakit bawaan dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan untuk divaksin.

Namun, terlalu sulit diterima akal sehat apabila masih ada masyarakat kita yang tidak mau divaksin karena tidak percaya dengan efektivitas dan kemudian mengajak orang lain juga untuk tidak ikut vaksinasi— padahal ini menyangkut kepentingan bersama.

Maka, penulis berasumsi tidak ada alasan sama sekali untuk Pemerintah Aceh membenarkan tindakan orang-orang tersebut yang pada akhirnya menurut penulis malah akan memperburuk keadaan di Aceh saat ini. Wallahu’alam!

Sumber: Serambi Indonesia