Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Apakah APBN Pro-Rakyat? Apa faktanya?


Secara desain, APBN harus dan pasti pro-rakyat. Memang yang menjadi pertanyaan justru apa definisi Pro-Rakyat itu? Tapi baiklah mari kita urai satu per satu.

APBN merupakan pengejawantahan perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran tahunan. Jadi agar perencanaan pembangunan dapat dieksekusi maka rencana itu harus disertai dengan penganggaran yang memadai.




Perencanaan pembangunan sendiri telah diatur dalam suatu konsensus nasional melalui mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur antara lain dalam UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

Saat ini, Bappenas juga sedang menyusun rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 dan yang akan ditetapkan oleh Presiden terpilih menjadi dokumen resmi RPJMN dengan mengakomodasi berbagai masukan janji kampanye Presiden terpilih.

Siklus APBN



Dalam penyusunan APBN tiap tahun dilakukan satu paket dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan (RKP). Pemerintah yang menyiapkan bahan pembahasannya secara teknokratis dengan mengacu ketentuan perundangan yang ada dan rencana pembangunan yang ada dan kemudian dibahas bersama dengan DPR sesuai dengan hak budget yang melekat pada DPR.

Dalam konteks pembahasan, dilakukan pendalaman diskusi antara Komisi-Komisi yang ada di DPR Bersama dengan Kementerian/Lembaga yang sesuai. Kemudian hasil pembahasan ini dibahas di Badan Anggaran DPR bersama Perwakilan Pemerintah.

Untuk kemudian dokumen APBN ditetapkan di dalam Rapat Paripurna DPR.



Dengan mekanisme tersebut maka sejatinya APBN adalah kesepakatan politik rakyat melalui mandatarisnya baik yang ada di eksekutif maupun yang di legislatif.

Dus dengan demikian maka sesungguhnya APBN merupakan perwujudan kehendak rakyat maka seharusnya Pro-Rakyat. Yang perlu dijaga adalah situasi kondusif agar aliran aspirasi rakyat dapat tersirkulasi dengan baik dan jernih.(*)