Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Heboh Tagar #PercumaLaporPolisi, Kemana Sebaiknya Korban Pemerkosaan Mengadu?

PROJECT M/MUHAMMAD NAUVAL FIRDAUS (di bawah lisensi Creative Commons BY-NC-ND 2.0) / Ilustrasi penghentian proses penyelidikan oleh polisi dalam kasus kekerasan seksual di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. / Penulis: Artika Rachmi Farmita | Editor: Artika Rachmi Farmita



Infoacehtimur.com / Nasional - Warganet ramai-ramai memasang hashtag atau tanda pagar (tagar) #PercumaLaporPolisi. Tagar itu sebagai respons publik atas atas sikap polisi yang terkesan mengabaikan kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Kasus pemerkosaan oleh ayah kandung ini mengemuka ke publik setelah diberitakan oleh Project Multatuli dan dipublikasikan ulang oleh Kompas.com, Jumat (8/10/2021).

Kejadian pemerkosaan itu dialami pada tahun 2019. Meminta keadilan, sang ibu lalu mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Luwu Timur, dan Polres Luwu Timur karena berharap mendapat perlindungan.




Bukannya mendapat keadilan, kepolisian kepolisian di Luwu Timur malah menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Penghentian itu bahkan dilakukan hanya dua bulan sejak ibu tersebut membuat pengaduan.

Belajar dari kasus tersebut, ada beberapa hal yang sebaiknya dipersiapkan sebelum mengambil langkah hukum atau mengadu ke polisi.

Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera, Salawati Taher, membagikan saran apa saja yang perlu dipersiapkan korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, sebelum melapor ke polisi.



1. Kumpulkan bukti-bukti
Salawati Taher mengatakan, pada dasarnya dibutuhkan minimum 2 alat bukti permulaan untuk satu perkara pidana. Ini diperlukan agar kasus bisa dilanjutkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Sebelum menjalani visum, korban kekerasan seksual diimbau mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumentasi seperti foto dan video. "Bikin dokumentasi berupa foto atau rekaman video dengan jelas menyebutkan tanggal atau arahkan kamera ke kalender," ujar Salawati kepada Kompas.com, Jumat malam (8/10/2021).

Dokumentasi ini amat penting, apalagi jika kasusnya berhadapan dengan orang yang memiliki kuasa seperti pejabat. "Tujuannya agar ada alternatif untuk tambahan alat bukti apabila ada indikasi manipulasi saat visum," tutur dia.

Selain itu, agar bukti permulaan semakin kuat, saksi harus lebih dari satu orang.