Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kasus Anak Perkosa Balita di Aceh Mulai Diadili, Korban Alami Trauma Berat




Infoacehtimur.com / Banda Aceh - Kasus anak memperkosa anak di Jantho, Aceh Besar, Aceh, mulai diadili di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Korban yang berusia 5 tahun sangat trauma atas apa yang dialaminya. Pelaku merupakan anak-anak berusia 14 tahun.

Sidang perdana digelar Kamis (30/9) kemarin. Sidang akan dilanjutkan pekan depan.

"Kasus ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut dan akan digelar kembali minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli yang diajukan penuntut umum," kata Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Siti Salwa melalui juru bicaranya, Fadlia, dalam siaran pers ke wartawan, Jumat (1/10/2021).

Skema persidangan perkara itu digelar tertutup untuk umum dan hanya dihadiri oleh jaksa, pelaku, penasihat hukum, dan pendamping anak dari Pembimbing Kemasyarakatan Dinas Sosial Aceh Besar. Anak didakwa oleh Kejaksaan Negeri Aceh Besar dengan dugaan pemerkosaan yang dilakukan terhadap teman sepermainannya di salah satu gampong yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

"Pascakejadian, anak korban perkosaan mengalami trauma mendalam di usianya yang sangat belia," ujarnya.

Siti Salwa menyatakan kasus ini menjadi peringatan untuk kita orang tua dan masyarakat pada umumnya untuk terus memantau gerak-gerik tingkah polah perilaku anak selama masa tumbuh kembangnya. Juga dibutuhkan arahan dan informasi terkait sex education yang tepat terhadap anak di masa pubertasnya agar tidak terjadi penyimpangan.

"Juga diperlukan pemantauan terhadap anak-anak dalam kesehariannya bermain dengan teman sejawat atau pergaulannya di lingkungan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya, insyaallah," terangnya.

Sebagaimana diketahui bahwa persidangan kasus pidana anak diatur tersendiri dalam sistem menggunakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses hukum pada anak. Di mana proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekadar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.

UU ini bertujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi.

"Karena sidang pelaku anak, maka foto anak, identitas anak pelaku, korban anak, serta alamat anak dan pelaku tidak dapat kami publikasikan karena amanah dari UU SPPA," pungkasnya.***Artikel/Detikcom.