Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sembako dan Pendidikan Batal Kena Pajak, Namun Pajak PPN Dipastikan Naik.

 



Infoacehtimur.com / Ekonomi - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sedang dibahas dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan. Rapat Paripurna tersebut digelar DPR RI bersama Pemerintah pada Kamis (07/10).

Recana pemungutan pajak terhadap barang sembako dan jasa pendidikan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa pemerintah bersama wakil rakyat telah sepakat dalam RUU HPP untuk mengecualikan (tak kena) pajak terhadap barang sembako dan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah mengajukan agar daftar non-BKP (Barang Kena Pajak) dan non-JKP (Jasa Kena Pajak) tersebut tidak lagi diberikan fasilitas alias akan dipungut pajak pertambahan nilai (PPN).



“Hal ini sekali lagi merupakan bentuk keberpihakan DPR sebagai wakil rakyat dalam terhadap kebutuhan dasar masyarakat banyak,” kata Dolfie saat Rapat Paripurna, Kamis (7/10).

Namun, peningkatan tarif Pajan Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% dalam RUU HPP pemerintah disetujui Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.

“Agar lebih memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta penyesuaian tarif PPN secara bertahap sampai dengan tahun 2025,” ujar seorang anggota DPR RI mengutip redaksi Kontan.